Berita

ilustrasi/net

Politik

Ini Bangsa Apa?

KAMIS, 03 APRIL 2014 | 16:05 WIB | OLEH: ABDULRACHIM K

SUDAH terlibat kasus HAM berat, masih berani nyapres. Sudah terlibat kasus lumpur Lapindo dan sebagian biayanya dibebankan ke APBN, masih berani nyapres. Sudah berumur lebih dari 70 tahun dan pernah dipecat sebagai menteri karena terlibat KKN masih ngotot mau jadi cawapres.

Sudah pernah melanggar sumpah jabatan sebagai Walikota dan Gubernur karena tidak menyelesaikan masa jabatannya masih berani nyapres. Sudah pernah berkali-kali disebut namanya dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor, masih berani nyapres. Lebih gila lagi, banyak masyarakat termasuk ratusan profesor, memanfaatkan aji mumpung dengan menjadi pendukung dari para penjarah kekuasaan "secara legal" itu.

Dulu generasi Soekarno-Hatta dan generasi sebelumnya yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, memiliki value (tata nilai) yang tinggi; selalu menjaga etika kekuasaan, berkali-kali dibuang dan dipenjara tidak menyerah, mengabdikan hidupnya hanya untuk kemuliaan Indonesia, tidak pernah menjarah uang rakyat dan menjadi inspirasi bangsa-bangsa di Asia-Afrika untuk merdeka dan membangun New Emerging Forces.


Sekarang tata nilai itu dirusak dan dihancurleburkan oleh para elit politik yang haus dengan penjarahan kekuasaan yang "legal" namun sangat tidak etis dan merusak kehidupan bernegara kita, mudah dimanfaatkan konglomerat hitam dan kekuatan asing yang bertujuan menjarah Indonesia juga.

Suatu bangsa hanya bisa kuat dan kesejahteraan dinikmari rajyat secara merata ada tata nilai yang kuat. Tidak ada satupun negara maju di dunia yang tata nilainya lemah. Memang Indonesia termasuk negara G20 karena ukuran ekonominya besar akibat pengerukan sumber daya alamnya yang luar biasa. Namun yang mendapat manfaat hanya kurang dari 0,1% dari 240 juta penduduk. Sebagian lagi turut menikmati dan sebagian besar penduduk tetap berjuang dengan kesulitan hidupnya dari hari ke hari

Di negara yang lebih maju dari Indonesia, seperti Singapore dan Malaysia yang mempunyai tata nilai yang jauh lebih kuat, walaupun tidak termasuk negara G20 namun rakyatnya jauh lebih sejahtera dari Indonesia. Di sana tidak mungkin orang-orang yang pernah melanggar HAM, pernah KKN, pernah membuat kerugian negara, atau yang namanya disebut-sebut oleh saksi di Pengadilan korupsi, bisa maju sebagai calon pemimpin. Oleh karena itulah Singapore dan Malaysia bisa menjadi negara maju, menguasai bisnis-bisnis besar di Indonesia seperti perbankan, kelapa sawit, provider telekomunikasi dan lain-lainnya. Sementara Indonesia hanya bisa mengirim jutaan jongos dan babu ke Singapore dan Malaysia.

Ini Bangsa Apa?[***]

Penulis adalah aktivis mahasiswa 77/78

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya