Konsistensi Pencitraan di Politik

BULAN April 2014 adalah bulan pemilihan umum.  Sebenarnya pemilihan ini untuk calon legislatif yang akan duduk di parlemen baik tingkat nasional ataupun daerah provinsi, kabupaten dan kota. Di samping itu ada juga pemilihan anggota senator yang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Daerah.

Karena itu suasana kampanye mestinya lebih menonjolkan program partai, calon anggota legislatif dan calon anggota senator. Tetapi yang terjadi dan lebih menarik ternyata hingar bingarnya persaingan kandidat calon presiden.  Antara lain Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Hatta Radjasa, Surya Paloh dan terakhir munculnya nama Jokowi sebagai calon Presiden PDIP.

Perubahan pola kampanye mendadak terjadi di hampir semua partai akibat tampilnya Jokowi sebagai calon presiden PDIP.  Ada yang membuat iklan televisi menagih janji Jokowi untuk lima tahun menjadi Gubernur. Ada yang turun ke jalan meminta Jokowi langsung mundur sebagai Gubernur. Ada juga yang menyindir dengan pantun, puisi, atau kata-kata kasar seperti pemimpin kambing. Dan yang paling keras serta terang-terangan memanfaatkan kampanye untuk menentang Jokowi adalah Partai Gerindra dan Prabowo Subianto.

Sebenarnya hingga bulan Februari 2013 nama Prabowo Subianto selalu unggul dalam beberapa survey calon presiden. Latar belakang militer membawa gaya kepemimpinan vertikal dengan beberapa atributnya yang menonjol. Antara lain sikap yang tegas dan berwibawa sebagai seorang pemimpin.

Dalam hal konsep membangun Indonesia, Prabowo dan Gerindra sudah meluncurkan enam program transformasi. Melalui program-program ini, Prabowo ingin dipersepsikan sebagai pemimpin transformasional. Gaya berpakaian, menggunakan kopiah dan berpidato Prabowo mirip Soekarno, Bapak Proklamasi Indonesia, yang juga memang seorang pemimpin transformasional Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka.

Namun tiba-tiba muncul figur kepemimpinan horizontal ala Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lebih menarik lagi, Jokowi saat itu didukung penuh oleh Prabowo. Ternyata kepemimpinan horizontal Jokowi lebih mengenai di hati masyarakat.  Sejak saat itu nama Jokowi sebagai calon presiden selalu lebih unggul dari pada Prabowo Subianto dan kandidat calon presiden lainnya.

Ada tiga atribut Jokowi sebagai pemimpin horizontal yaitu  atribut “GIVING, CARING dan ENABLING”. Gaya blusukan Jokowi dianggap sebagai seorang pemimpin yang memberikan tubuhnya tanpa pamrih (GIVING) dengan berdialog langsung dengan masyarakat. Tanpa aturan protokol yang sangat ketat selalu terjaga suasana dialog informal yang tulus antara rakyat dan pemimpinnya. Sehingga tumbuh rasa percaya masyarakat kepada Jokowi.

Setelah dia mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat dengan sungguh-sungguh dia mencoba merealisasikan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Di sini Jokowi memperlihatkan bahwa dia CARING terhadap persoalan yang ada dan mencoba mencari solusi terbaik. Pembenahan waduk, rumah murah untuk rakyat miskin, jaminan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain merupakan bukti bahwa Jokowi sangat peduli.

Didukung oleh Wakil Gubernur yang sangat tegas Ahok, Jokowi juga mencoba membuat anggota masyarakatnya lebih mampu memperbaikai dirinya sendiri (ENABLING). Misalnya dengan memberikan fasilitas pertokoan bagi pedagang kaki lima di tanah abang. Maupun mengadakan pasar malam agar lebih sering terjadi interaksi antara pedagang dan pembeli. Ini semua adalah atribut kepemimpinan Jokowi yang ENABLING.

Praktisi Pemasaran Yuswohady memberi istilah “SELFLESS LEADER”.  Di mana pemimpin akan dicintai oleh konstituennya karena membawa perubahan dan manfaat yang sangat besar.  Seperti iklan makanan anak-anak, seorang ibu secara gigih menggembleng anaknya untuk bisa mengalahkannya.  Dan sang Ibu berkata : “Saat anakku berhasil mengalahkanku, maka saat itulah saya menang”.  Kepemimpinan tulus yang ENABLING inilah saat ini yang didambakan oleh masyarakat.

Dengan ketiga atribut tersebut, “GIVING, CARING, ENABLING”, sebagian besar masyarakat menurut beberapa survei jatuh cinta dan lebih memilih Jokowi sebagai Presiden RI ke 7.

Beberapa fakta ini berpengaruh kepada pola dan gaya kampanye Gerindra serta Prabowo Subianto.  Mereka tidak lagi fokus dan melakukan edukasi pada kepemimpinan dan isi dari enam program transformasional, tetapi lebih banyak melakukan serangan-serangan terhadap Jokowi dan PDIP.

Kurangnya konsistensi membangun persepsi sebagai partai dan pemimpin transformasional bisa berakibat fatal bagi Gerindra pada saat pemilihan umum legislatif.  Karena komunikasi yang diitebarkan lebih banyak mengungkapkan kekecewaan pada PDIP dan Jokowi.  

Padahal masyarakat tidak perduli dengan kekecewaan Prabowo Subianto dan Gerindra terhadap Jokowi dan PDIP.  Masyarakat Indonesia sudah sangat paham bahwa dalam politik yang ada adalah kepentingan sesaat. Masyarakat juga sudah terbiasa atas kegagalan memenuhi sebuah perjanjian politik di antara partai politik.

Begitu banyak contoh terjadi pada saat era pemerintahan SBY.  Di mana ada partai dalam koalisi misalnya menolak kebijakan  SBY untuk menaikkan harga BBM.  Dalam kasus Bank Century beberapa partai yang tergabung pada koalisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 juga cenderung menyudutkan pemerintahan SBY.

Pakta Integritas anggota  dan pengurus Partai Demokrat yang ditandatangani ternyata dilanggar oleh orang-orang dekat SBY sendiri. Begitu banyak lingkaran satu SBY yang terlibat korupsi dalam jumlah uang yang begitu besar dan dilakukan secara sistematik.  

Kesemuanya itu memberikan gambaran di mata masyarakat bahwa partai politik sebenarnya memiliki komitmen sangat rendah atas janji-janji yang diungkapkan ke publik. Jadi kalau ada perjanjian antara PDIP dan Gerindra yang dilanggar, maka masyarakat sudah mahfum dan tidak akan memberikan sangsi sosial kepada PDIP. Sangat disayangkan bahwa Gerindra dan Prabowo menghabiskan banyak waktu melakukan eksploitasi terhadap isi perjanjian ini.

Hal lain yang tidak disukai oleh masyarakat adalah adanya “back room deals” atau transaksi politik antara Gerindra dan PDIP.  Karena buat rakyat, persoalan negara adalah bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sudah dicanangkan oleh pendiri negara ini.  Kesejahteraan rakyat bukan dicapai dengan adanya transaksi politik kekuasaan yang dilakukan di balik ruangan gelap.

Sesudah pemilihan umum anggota legislatif tanggal 9 April 2014, masih ada waktu bagi Gerindra dan Prabowo Subianto untuk membangun kembali citranya sebagai pemimpin transformasional.  Karena saat itulah mulai pertarungan antara calon Presiden.

Pertama, Prabowo harus fokus pada pesan utamanya yaitu enam program transformasi dan apa yang diinginkan apabila program transformasi itu berjalan dalam 5 tahun ke depan.   Dalam hal ini sebenarnya Prabowo sudah jauh lebih unggul dari pada Jokowi.  Karena hingga saat ini masih belum jelas fokus dan prioritas program pembangunan Indonesia oleh seorang Jokowi.

Kedua, agar Prabowo lebih bisa melakukan kontrol narasinya. Tetap semangat, berkobar-kobar sesuai dengan karakteristik Prabowo sendiri. Tapi tidak perlu dengan mengeluarkan kata-kata kasar pada pesaing calon presiden lain.  Prabowo harus lebih relaks dalam berdialog dan belajar dari kesalahan Almarhum Taufik Kiemas yang melakukan kritik keras kepada SBY di tahun 2004, malah membuat simpati lebih besar dari masyarakat kepada SBY.

Ketiga, dalam berkomunikasi ke publik tidak selalu mengenai masalah kenegaraan.  Prabowo harus bisa lebih terbuka dan menonjolkan sosok pribadi sebagai manusia biasa.  Seperti orang yang suka berolahraga berkuda, berenang,  membaca, rekreasi.  Atau  yang akan menjadi buah bibir di masyarakat adalah apabila Prabowo telah memiliki calon pendamping nantinya. Media dan masyarakat pasti akan mengupas tuntas topik yang sangat menarik ini dalam beberapa bulan ke depan.  

Akhirnya kita mengharapkan agar persaingan Prabowo versus Jokowi atau dengan calon Presiden lainnya masih tetap akan ketat.  Yang paling penting setiap calon Presiden harus bisa meminimalisir kesalahan dalam proses membangun citra sebagai orang nomor satu di Indonesia. Konsistensi membangun citra adalah salah satu iunci untuk menang.

Di banding tahun 2009, persaingan dan kampanye calon Presiden kita harapkan bisa memberikan pelajaran baru bagi masyarakat Indonesia tentang membangun sebuah kompetisi politik yang jujur, fair dan elegan. Dan rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri kepada pemimpin yang dianggap lebih mendekati dengan harapan besar mereka.


Penulis adalah sosiolog, tinggal di Jakarta