DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tak pernah berikan instruksi pada ormas manaupun untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta bila Joko Widodo terpilih menjadi presiden.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi PKS Jazuli Juwaini di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (29/3).
Jazuli menyebut bahwa DPP PKS tidak pernah memberi instruksi apapun kepada organisasi kepemudaan, Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan dari PKS Jakarta dan Benteng Muda PKS.
"DPP maupun partai tidak pernah mengintruksikan kepada ormas atau sayap partai untuk melakukan survei atau bersikap menolak terhadap tokoh politik termasuk Ahok," jelas Jazuli.
Menurutnya, ormas atau sayap PKS memiliki otonomi sendiri untuk menentukan sikap politiknya tanpa seizin partai.
Selain itu, PKS tak mungkin melakukan penghasutan untuk menolak siapapun dalam dunia demokrasi.
"Itu kan ormas punya otonomi sendiri, ya itu sikap mereka dan kami tidak mengetahui dan tidak diberi tahu. DPP itu selalu menghormati demokrasi," ujarnya.
Jazuli menyebut bahwa PKS akan menentukan sikap terkait dukungan terhadap Ahok setelah pemilu legislatif mendatang. Karena, jelasnya, saat ini partai masih mencari formulasi politik.
Sedangkan bila ada kritikan yang kerap disampaikan DPRD PKS Jakarta terhadap Ahok, menurut Jazuli itu merupakan tugas wakil rakyat untuk objektif menilai eksekutif ibu kota.
"Jadi jangan dibilang kita anti terhadap Ahok," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta dan Benteng Muda PKS mendukung ide penolakan Ahok menjadi Gubernur DKI jika Jokowi sukses melenggang ke Istana pada Pilpres 2014 mendatang.
Ketua Gema Keadilan, Reynold Darmansyah, mengatakan bentuk penolakan ini bukan hanya datang dari pihaknya semata, melainkan kehendak warga masyarakat DKI, berdasarkan hasil survei Gema Keadilan.
[mel]
