Upaya reformasi birokrasi di DKI Jakarta membutuhkan energi besar. Hal ini terlihat dari serangkaian kasus yang menyeruak selama kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki T. Purnama.
Calon anggota DPD DKI Jakarta Rommy menjelaskan, Jokowi-Ahok sudah bersikap tegas terkait kasus bus transjakarta. Hal itu menunjukkan komitmen mereka untuk reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Akan tetapi, yang disayangkan adalah berbelitnya rantai birokrasi terkait penerimaan bantuan bus transjakarta dari pihak swasta yang sampai hari ini masih belum rampung urusannya. "Ini menunjukkan budaya birokrasi kita selama ini yakni 'yang mudah, kalau bisa dipersulit'. Padahal sebenarnya ini bukan hal yang ruwet untuk diselesaikan," jelas Rommy dalam keterangannya (Kamis, 27/3).
Karena itu menurutnya, diperlukan kepemimpinan tegas seperti masa Ali Sadikin membenahi Jakarta ini. Karena itu, dia mendukuung gaya kepemimpinan Ahok yang tegas mengatasi "rente birokrasi". Karena di daerah manapun, kebanyakan birokrasi kurang menghargai kepala daerah yang cuma menjabat selama 5 tahun. Sementara jabatan PNS seumur hidup dan tak ada sanksi pemecatan.
"Tak jarang juga, kepala daerah 'dikerjai' oleh para aparat ini jika ingin melakukan perubahan yang baik. Sehingga, memang perlu ada keberanian dan ketegasan kepala daerah jika ingin melakukan reformasi birokrasi. Dan perlu juga dukungan penuh dari masyarakat terhadap kepala daerah yang punya semangat perubahan," tegasnya.
Selain menyerahkan kasus bus berkarat ke aparat penegak hukum, upaya untuk pembenahan manajemen transportasi memang diperlukan. Tanggal 27 Maret ini layanan transjakarta resmi berganti status dari unit pengelola (UP) menjadi perseroan terbatas (PT), yang berstatus badan usaha milik daerah (BUMD).
"Ini solusi yang baik untuk memberikan kemandirian dalam pengelolaan transportasi yang sebelumnya dibawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. PT ini nantinya mengurus seluruh aspek transportasi di Ibu Kota. Ini juga salah satu bentuk reformasi birokrasi yang pas ditengah banyak ketidakberesan manajemen transportasi selama ini," bebernya.
"Saya berharap siapapun yang memimpin Jakarta ini, harus punya energi besar serta ketegasan dan keberanian untuk meletakkan pondasi perubahan di tengah carut marutnya birokrasi kita. Selain kepala daerah yang baik, maka diperlukan juga legislatif yang baik dan supportif. Untuk itu masyarakat Jakarta harus cerdas memilih caleg-caleg yang juga punya misi perubahan," tandasnya.
[zul]
