Berita

jokowi

Ini yang Harus Dilakukan agar Cawapres Jokowi Tak Ditentukan Berdasarkan Kekuatan Fulus

SENIN, 24 MARET 2014 | 23:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Untuk menghindari politik transaksional dalam menentukan calon wakil presiden Joko Widodo, termasuk penentuan pasangan capres dan cawapres lainnya, sebaiknya didasarkan pada peta isu, tantangan Indonesia di tingkat global dan lokal, baik politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif IndoStrategi Andar Nubowo kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 24/3).

Dia menjelaskan, dalam konteks internasional, Indonesia tahun 2015 akan memasuki ASEAN Economic Community (AEC). Selain itu, Indonesia dihadapkan pada isu globalisme, krisis ekonomi dunia, perubahan iklim,  rekonfigurasi kekuatan dunia antara Barat dan Rusia/China, dan pasar global.


"Dalam konteks ini, maka kita perlu kepemimpinan yang energik, visioner dan mampu menghadapi tantangan dan ancaman lokal dan global tersebut, demi menjaga kepentingan nasional da dan kemaslahatan rakyat Indonesia," tegas dosen FISIP UIN Jakarta ini.

Melihat tantangan tersebut, dia mengingatkan, Jokow meski sudah populer, termasuk juga capres Gerindra Prabowo Subianto dan capres Golkar Aburizal Bakrie, perlu figur cawapres sebagi komplementer yang energik, muda, kompeten, dan berpengalaman di tingkat nasional dan internasional.

Pengalaman nasional dan internasional ini sangat penting, supaya Indonesia tidak jatuh pada kepemimpinan yang tidak bervisi dan berkualitas pada kemakmuran rakyat.

"Calon-calon potensial yang muncul seperti Gita Wirjawan, Din Syamsuddin  Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Anis Baswedan dapat diuji publik dan diajukan sebagai calon potensial dalam bursa cawapres sekarang ini. Mereka ini dinilai memiliki jam terbang tinggi dalam mengurusi persoalan-persoalan domestik dan internasional," ungkapnya.

Terlepas dari semua itu, dia menambahkan, publik berharap, Pemilu dan Pilpres 2014 ini adalah momentum rakyat untuk merasakan masa depan Indonesia yang lebih baik. "Yakni Indonesia yang demokratis dan berkemakmuran dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," demikian kader muda Muhammadiyah, jebolan EHESS Paris, Perancis ini.

Sebelumnya dia melihat, setelah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden, sejumlah pihak langsung melakukan kasak-kusuk mengajukan nama-nama jagoannya atau nama dirinya sendiri sebagai calon wakil presiden.

Karena itu, bukan tidak mungkin wacana siapa yang akan mendampingi Jokowi ini bisa mengarah pada pembusukan demokrasi. Karena dikhawatirkan akan ditunggangi kelompok oligarki dan plutokrasi untuk kepentingan politik dan ekonominya. "Kekhawatiran ini beralasan, mengingat nama-nama cawapres yang muncul di publik tampaknya sarat kepentingan politik dan ekonomi bisnis," tandasnya. [zul] 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya