Berita

PDIP dan Gerindra Berebut "Jasmerah" Bung Karno

SENIN, 24 MARET 2014 | 11:15 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Gerindra dan PDI Perjuangan terus berdebat soal poin ketujuh isi perjanjian Batu Tulis yang ditandatangani Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, sebagai kontrak politik pada Pemilihan Presiden 2009 lalu. Saat itu, keduanya berkoalisi dimana Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo yang mendampingi.

Gerindra menganggap klausul "Megawati Soekarnoputri mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014" tetap berlaku walaupun pada Pilpres 2009 lalu mereka kalah. Sementara PDIP menganggap sebaliknya, semua perjanjian batal karena pasangan yang mereka usung akhirnya gagal.

Melihat perdebatan yang tak berkesudahan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengajak untuk mengakhiri. Menurutnya, biarlah semua itu diserahkan kepada rakyat untuk menilai.


Tapi Fadli, dalam talkshow di TVOne pagi ini, (Senin, 24/3) mengingatkan istilah "Jasmerah", atau jangan sekal-sekali melupakan sejarah, seperti semboyan terkenal yang disampaikan Proklamator RI Soekarno.

Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari tidak terima Gerindra menggunakan istilah "Jasmerah" untuk mengingatkan publik soal perjanjian Batu Tulis itu. Dia menegaskan, "Jasmerah" digunakan Bung Karno untuk mengingatkan rakyat Indonesia akan perjuangan melawan imperialisme. Karena itu, dia mengultimatum partai besutan mantan Danjen Kopassus itu untuk tidak membodohi rakyat. "Jangan kemudian (rakyat) dibodohi," tegasnya.

Istilah "Jasmerah", dalam beberapa literatur disebutkan, diucapkan Bung Karno dalam pidato terakhirnya pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya