Dituding sudah tidak independen, Ketua Otoritas Jasa keuangan (OJK) Mulyaman D Hadad diminta segera diperiksa oleh aparat penegak hukum. Salah satu indikasi yang menunjukkan ketidakindependenan OJK adalah dalam proses pemilihan dan pengangkatan jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Jabar Banten (Tbk).
Direktur Eksekutif Lembaga Pengawasan Pejabat Publik Republik Indonesia (LP3RI) Sandi Ebenezer menyampaikan, proses pemilihan pimpinan BJB sarat dengan intervensi.
"Termasuk orang-orang OJK ada permainan di sana. Itu harus diusut. Kita minta KPK dan Kejaksaan Agung segera menuntaskan penyelidikan bagi mereka," ujar Sandi di Jakarta, Kamis (20/3)
Dikatakan Sandi, ada lima nama yang digadang-gadang oleh Direktur Utama Bank Jabar Banten Bien Subiantoro dan disodorkan kepada Ketua OJK Mulyaman D Hadad untuk dipilih sebagai direksi di BJB.
"Nyatanya, orang-orang yang disodorkan itu adalah orang-orang yang menjadi kaki tangan direktur BJB itu sendiri. Mereka itu pun memiliki track record yang tidak bersih. Itu harus diusut,†papar dia.
Dijelaskan dia, data yang dimiliki LP3RI atas nama-nama calon direksi yang dmainkan Dirut BJB itu antara lain; Ahmad Irvan, Acu Kusnandar, Yusuf Saadudin, Agus Riswanto dan Barkah Setyadi.
Ahmad Irvan yang merupakan bekas Commercial Banking Center (CBC) Bank Mandiri Kelapa Gading dan terakhir hanya menjadi staf officer tersebut bisa meraih posisi strategis di BJB karena dekat dengan seorang komisaris yang juga elit partai politik tertentu. Dalam 12 bulan berkarir di BJB, Ahmad Irvan bisa langsung diusulkan sebagai calon direksi untuk fit and proper ke OJK. Padahal jabatanya di BJB baru sebagai kepala devisi.
Acu Kusnandar pernah dinyatakan tidak lolos fit and proper test dari Bank Indonesia (BI), sehingga ia diturunkan jabatanya dari posisi direksi BJB. Sementara Yusuf Saadudin, meski baru tujuh bulan menjadi KCU Bandung, bisa dipromosikan jati Kepala Devisi Hukum. Pada hal basic studinya bukan sarjana hukum, tetapi alumni fakultas komunikasi.
Agus Riswanto juga jarang muncul dan ia adalah tenaga akunting yang kabarnya sebagai salah satu figure yang memenangi pembelian gedung BJB di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Adapun Barkah Setyadi masuk ke BJB pada Oktober 2009 sebagai Group Head (senior manager) audit computer pada Divisi Audit Internal, namun pada Januari 2011, dia dimutasi menjadi Group Head/ Senior Manager Credit Card pada Divisi Credit Card dan Electronic Banking. Pada Agustus 2013, dia naik jabatan sebagai Pemimpin Unit Credit Card yang setara dengan Pemimpin Cabang BJB Kelas 3. Selama 1 tahun 8 bulan duduk dalam posisi itu, dia pun segera mendapat promosi yang spektakuler yakni pada bulan Februari 2014 Barkah Setyadi dipromosikan menjadi Pemimpin Divisi Teknologi atau Senior Vice President.
"Kita meminta nama-nama itu diusut, sebab calon pertama dan terakhir itu bermasalah, misalnya calon kelima itu dikenal memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang komisioner di OJK. Saya yakin mereka sudah tidak obyektif," papar Sandi.
Mulyaman D Hadad sendiri sudah terindikasi terlibat korupsi dalam dugaan kasus korupsi mega skandal Kasus Century. Dalam dakwaan Jaksa KPK disebutkan mendakwa Budi Mulya bersama-sama dengan Muliaman Hadad selaku Deputi Gubernur 5, Hartadi A Sarwono Deputi Gubernur Bidang 3, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang 8 serta Raden Pardede selaku Sekertaris KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam kaitannya dengan proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Sebelumnya KPK (1/10), memeriksa Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulyaman D Hadad, atas kebijaknnya yang mengusulkan agar Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Oleh jaksa KPK keputusan tersebut dinilai merupakan tindakan korupsi, merugikan keuangan negara, memperkaya diri pribadi, orang lain dan korporasi.
[dem]
