Hanya Kader Tegak Miring yang Setengah Hati Amankan Pencapresan Jokowi

. Sikap sementara orang yang masih menolak pencapresan Jokowi, termasuk dari internal PDI Perjuangan, yang mengaku Pro-Mega dinilai sebagai bagian dari fenomena demokrasi.

Namun yang pasti, kata politisi muda PDI Perjuangan, Fahmi Alhabsy, sejatinya tidak ada lagi dikotomi Pro-Mega atau Pro-Jokowi setelah Jokowi resmi dicapresan Megawati. Diktomi antara Pro-Mega dan Pro-Jokowi sudah basi, dan memang tidak relevan lagi.

Menurut Fahmi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 18/3), keputusan Megawati secara otomatis menegaskan bahwa loyalitas kader dan simpatisan hanya satu. Semua kader dan simpatisan harus mengamankan "Mandat Bunda Mega (MBM)" untuk memenangkan PDI Perjuangan dalam Pileg, memenangkan Jokowi dalam Pilpres, serta  melawan kecurangan Pemilu dan Pilpres untuk mencapai kemenangan besar dan Trisakti.

"Kader PDIP dipusat atau daerah dimana-mana tegak lurus atas titah partai, dan tidak boleh setengah hati mengamankan Mandat Bu Mega. Jika tidak, maka dikategorikan kader tegak miring. Dan jika ada pembangkangan itu domain Pak Darto (Ketua DPP bidang Kehormatan)," kata Fahmi, yang juga berencana mengajak diskusi dengan kelompok Pro-Mega yang juga sebenarnya adalah aset partai.

Fahmi menekankan ancaman dan tantangan terbesar PDI Perjuangan saat ini bukan lagi Pro-Jokowi atau Pro Mega, tapi upaya-upaya kecurangan yang sistematis dari pihak tertentu, yang akan menerkam demokrasi bangsa ini dan berbahaya bagi ketahanan nasional di masa datang. [ysa]