Lumayan Mewah, Dilengkapi Komputer, TV Dan Internet

Untuk mengamankan proses kampanye dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Pemerintah membentuk Posko Bersama Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Posko yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta ini pun dibentuk hingga tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kemarin, Rakyat Merdeka berkunjung ke Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2014 di kantor Walikota Jakarta Timur, Jalan DR. Soemarno, Sentra Primer Baru Timur, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Suana di posko yang dibuka di lantai lobi kantor Walikota itu tidak terlalu ramai.

Spanduk memanjang dipasang pada dinding luar posko, bertuliskan ‘Posko Bersama Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014’. Posko yang berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 283 Tahun 2014 tertanggal 4 Maret 2014 itu, memiliki susunan pengurus yang panjang.

Di tingkat provinsi, terdapat delapan unsur pengelola posko, dengan anggota yang terdiri dari 18 unsur meliputi Kodam Jaya, Polda Metrojaya, KPUD Provinsi, Bawaslu Provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi, Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi.

Juga Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Perhubungan, Biro Umum Setda, Biro Hukum Setda, Biro Tata Pemerintahan Setda, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Tingkat Provinsi serta Tim Sukses Pemilu Capres Cawapres 2014 dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Palang Merah Indonesia.

Unsur yang sama juga terdapat pada Posko di tingkat Kotamadya, Kecamatan Hingga Kelurahan di seluruh DKI Jakarta, sesuai dengan perangkat dan struktur yang terdapat di bidang pemerintahan masing-masing.

Posko yang secara resmi dideklarasikan pada 12 Maret 2014 di kantor Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta itu, bertujuan untuk dijadikan pusat informasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kampanye di setiap wilayah, termasuk temuan-temuan dan pelanggaran yang terjadi.

“Sampai hari ini, kondisi masih aman dan terkendali,” ujar Aipda Hartoyo, salah seorang petugas Posko yang ditemui.

Anggota Polres Jakarta Timur itu, di-BKO-kan utuk bertugas di Posko.

Mengenakan kemeja warna merah hati, dia mengaku kebingungan akan membuat laporan seperti apa dari hasil pemantauan dan monitoring di posko ini. “Saya kurang mengerti, ya saya laporkan ke tingkat Provinsi aja,” ujar Hartoyo.

Setiap hari, kata Hartoyo, ada 17 unsur petugas yang seharusnya bertugas dan menjagai Posko itu. Namun, sehari-hari, paling hanya ada 5-6 orang yang rutin berada di posko.

Posko Pemilu ini lumayan mewah untuk ukuran sebuah posko. Dilengkapi satu set meja rapat, televisi untuk mengontrol informasi, papan informasi, telepon dan mesin fax, juga komputer yang online selama kerja.

“Posko ini bukan dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam,” ujar Hartoyo.

Meski begitu, informasi atau- pun jadwal kampanye terbuka yang sudah dimulai sejak kemarin, tidak termonitor dengan baik. Pasalnya, menurut Hartoyo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana Pemilu lah yang menyusun jadwal kampanye lengkap berikut detail lokasi, jam dan metode kampanyenya.

“Caleg dan parpol memang harus melaporkan jadwal dan model kampanye yang akan mereka lakukan. Sejauh ini, informasi jadwal kampanye yang kami peroleh di posko ini adalah berdasarkan laporan teman-teman yang bergerak di lapangan saja,” ujar dia.

Jika ada pelanggaran, kata Hartoyo, berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, harusnya bisa segera diselesaikan dengan berkoordinasi di posko.

“Sebab harusnya ada unsur KPU, Bawaslu, Kepolisian dan stakeholders lainnya. Tetapi, saat ini orang KPU-nya saja tidak ada. Untungnya hingga kini belum ada persoalan,” ujar dia.

Menurut Hartoyo, setiap hari, masing-masing lembaga dan kesatuan yang merupakan unsur di Posko mengirimkan petugasnya untuk memonitoring dan bekerja di posko.

“Saya misalnya, besok juga bergantian dengan kawan saya yang dari Polres juga. Demikian juga teman-teman dari unsur lain. Jadi bergantian dan rolling setiap hari,” jelasnya.

Belum Semua Kecamatan Dan Kelurahan Ada Posko

Ketua Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2014 Kantor Walikota Jakarta Timur Roberto Manurung menyampaikan, pembentukan Posko itu adalah inisiatif pemerintah.

“Ini difasilitasi oleh Pemerintah, untuk melakukan pemantauan dan menciptakan kampanye yang kondusif,” ujar Roberto kepada Rakyat Merdeka.

Pria yang menjabat sebagai Kasubid Pengembangan Demokrasi Kotamadya Jakarta Timur itu menambahkan, semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Posko Bersama itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Posko dibentuk hingga setiap Kecamatan dan Kelurahan-Kelurahan di Jakarta,” ujarnya.

Peresmian Posko dilakukan secara serempak pada Rabu 12 Maret 2014, dengan dikomandoi oleh Plt Sekda Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota. “Diharapkan semua kegiatan dan tahapan kampanye dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan kondusif,” ujarnya.

Menurut Roberto, saat ini belum semua kecamatan dan kelurahan di Jakarta Timur yang sudah mendirikan Posko itu. “Sedang dipersiapkan, dan segera dibuatkan semuanya,” ujarnya.

Posko itu, lanjut Roberto, juga sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan kampanye atau temuan pelanggaran di lapangan secara efektif dan efisien.

“Kalau ada persoalan yang terjadi, diupayakan diselesaikan di tingkat wilayah secara cepat dan tepat. Dengan melibatkan unit-unit terkait,  seperti KPU, Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Jadi kami hanya memfasilitasi pelaksanaan Posko Pemilu ini saja,” terangnya.

Problem Kampanye Diselesaikan Di Posko

Adalah Walikota Jakarta Timur, Krisdianto, yang memerintahkan para Camat dan Lurah di wilayahnya untuk membuat  pembuatan Posko Bersama Pemilu 2014 di kantor mereka masing-masing.

Posko bersama itu, katanya, diharapkan sudah ada sebelum kampanye terbuka parpol dimulai 16 Maret 2014.

“Posko nantinya bisa diisi perwakilan dari Parpol, KPU, Panwaslu, kepolisian dan instansi terkait untuk memantau pelaksanaan Pemilu dari masa kampanye hingga penghitungan suara,”  kata Krisdianto, dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur di kantornya, Kamis (13/3).

Hadir dalam acara ini, Ketua KPU Jakarta Timur Nurdin, Ketua Panwaslu Jakarta Timur Iflahah Zuhriyaten dan Kepala Kesbangpol Jakarta Timur Hamid Masud. Tak ketinggalan  para Camat dan Lurah di Jakarta Timur serta perwakilan 12 Parpol peserta Pemilu 2014.

Untuk tingkat kotamadya, kata Krisdianto, pihaknya telah membuat Posko Bersama Pemilu 2014 yang terdapat di lantai dasar Blok A Kantor Walikota Jakarta Timur.

Posko ini didirikan oleh Kantor Kesbangpol Jakarta Timur. Menurutnya, Posko Bersama di Kantor Walikota Jakarta Timur diharapkan terhubung dengan posko yang ada di 65 Kelurahan dan 10 Kecamatan di Jakarta Timur.

“Saya intruksikan, Camat dan Lurah menyiapkan Posko Bersama di kantornya masing-masing,” kata Krisdianto.

Ia menjelaskan, posko-posko itu akan menjadi tempat komunikasi antara penyelenggara dengan peserta Pemilu, bila terjadi masalah di lapangan.

Dia pun berharap, segala masalah yang ada, mulai dari kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara Pemilu 2014 dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar.

“Saya berharap bila terjadi permasalahan di lapangan dapat cepat diantisipasi dengan adanya Posko Bersama ini serta diselesaikan dengan sehat dan damai,” harapnya.

Menurutnya, perlu dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksaaan Pemilu. Krisdianto juga meminta agar Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di lingkungan warga untuk lebih diaktifkan kembali jelang pemilu legislatif kali ini. “Masyarakat mesti ikut menjaga lingkungannya. Jangan sampai ada gangguan keamanan di wilayah Jakarta Timur selama pelaksanaan Pemilu,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Kapolres Jakarta Timur Kombes Mulyadi Kaharni mengungkapkan, pada Pemilu 2014 ini ada 21 lokasi kampanye, baik itu gedung dan lapangan di wilayah Jakarta Timur.

Dia berharap, 12 Parpol peserta Pemilu 2014 bersama aparat dapat ikut menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama pelaksaan kampanye. “Pengamanan harus dilakukan bersama-sama dan tidak bisa aparat saja,” katanya.

Mulyadi mengajak masyarakat dan peserta pemilu menciptakan demokrasi secara sehat. “Mari kita jadikan Jakarta Timur percontohan bagi daerah lain,” ajaknya. ***