. Meksiko termasuk ke dalam 10 besar negara produsen minyak dengan kisaran produksi sekitar 2,5 juta barel per hari.
Kegiatan hulu migas di Meksiko sekian lama didominasi oleh perusahaan milik negara Pemex, tanpa adanya lembaga lain yang mengawasi. Baru pada tahun 2008, konggres Mexico membentuk Commission Nacional de Hidrocarburos (CNH) dengan tujuan utama untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan eksplorasi dan ekstraksi hidrokarbon di Meksiko.
Beberapa hari lalu, CNH atau Mexican National Hydrocarbon Commission mengunjungi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Menurut Direktur Jenderal Perencanaan CNH Oscar Roldan dan Direktur Jenderal Produksi CNH, Gaspar Franco, kunjungannya ke SKK Migas adalah bertujuan untuk bertukar informasi terutama terkait dengan pengalaman Indonesia yang sudah lebih dahulu menerapkan kontrak bagi hasil.
"Keinginan konggres saat itu adalah untuk menciptakan counter ballance atas kegiatan yang dilakukan Pemex," ujar Oscar Roldan terkait dengan pembentukan CNH.
Jika dianalogikan di Indonesia, Pemex ini Pertamina-nya Mexico. Tugas utama CNH adalah memastikan proyek eksplorasi dan produksi dijalankan dengan prinsip-prinsip meningkatkan recovery hidrokarbon, memaksimalkan penggantian cadangan, penggunaan teknologi yang tepat, proteksi atas kelestarian lingkungan dan kelangsungan sumber daya alam serta meminimalisasi gas buangan.
Sampai saat ini, Pemex masih menjadi satu-satunya operator migas di Meksiko. Akan tetapi pada bulan Desember tahun lalu, konggres Meksiko kembali melakukan reformasi sektor hulu migas dengan mengeluarkan regulasi yang memungkinkan perusahaan swasta ikut berpartisipasi di sektor ini melalui mekanisme kontrak bagi hasil. Dengan adanya perubahan aturan ini, CNH mendapatkan tugas baru yaitu sebagai pelaksana kontrak.
Mexico dalam dua tahun ini, sebagaimana dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 17/3), mengubah konstitusinya sehingga lahirlah CNH yang terpisah dari Pemex. Ibaratnya, Mexico baru melahirkan "BP Migas" dari "Pertamina". Upaya pemisahan seperti ini justru mengikuti pola yang sudah lebih dulu dilakukan Indonesia dan dianggap berhasil dalam meningkatkan penerimaan negara. Sebab penerimaan negara tidak lagi terkonsolidasi atau bercampur dengan penerimaan Pemex seperti yang terjadi jaman Pertamina dulu
Kini semakin banyak negara-negara yang menganggap pola "tiga-kaki" yakni pemerintah, BP Migas, Pertamina itu benar. Mulai dari Norwegia, Aljazair, Kolombia, Mexico, dan lain-lain mulai mengadopsi pola tersebut. Maka pada April mendatang, SKK Migas juga akan mendapat kunjungan kembali dari delegasi pengelola migas dari Kolombia. Namun ironisnya di Indonesia, konsep tiga kaki ini justru malah dipersoalkan.
[ysa]
