Parpol Korupsi di Indonesia Sudah Terjadi Dari Era Soekarno

Praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik sudah berlangsung sejak lama, tepatnya pada Pemilu tahun 1955. Pemilu yang dianggap paling demokratis zaman itu, jarang ada yang tahu jika di dalamnya terjadi praktik korupsi di tubuh partai politik.

"Partai yang lakukan korupsi sudah ada sejak tahun 55, bahkan sudah masuk pengadilan," kata sejarawan, Bonnie Triyana saat diskusi mingguan Pesan Kunci "Mengapa Partai Politik Korupsi" yang digelar Rakyat Merdeka Online di Kedai Cikini, Jakarta, Minggu (16/3).

Bonnie membeberkan, dari catatan sejarah ketika itu, ketua umum Partai Rakyat Nasional (PRN) disebutkan menjadi broker jual beli izin tinggal atau visa bagi orang Tionghoa di kementerian terkait. Bahkan menurut fakta persidangan, sumbangan ketum PRN untuk partainya mencapai Rp 8 juta.

Praktik serupa juga terjadi di partai besutan Soekarno, Partai Nasional Indonesia (PNI). Saat itu PNI punya Komite Penggalangan Dana (KPD). Tahun 1952, KPD mencari uang lewat kader-kader PNI uang menjadi pejabat bank. Salah seorang di antaranya Wakil Ketua Umum PNI, Suwiryo yang ketika itu menjabat presiden bank.

"Baru setahun mengurus bank yang juga bekerja sama dengan pemerintah, sudah berhasil kumpulkan dana untuk partai dalam setahun senilai 10 juta rupiah, kalau sekarang mungkin 1 miliar," ulas Bonnie.

Tak jauh berbeda dengan Masyumi, PSI dan PKI yang banyak tersangkut kasus keuangan partai. Soekarno saat itu sempat membuat lembaga pemberantasan korupsi tapi tak berhasil memberantas praktik korupsi di tubuh parpol. Bukan hanya di parpol, korupsi dengan pola yang sama juga menjalar di tubuh militer.

Menurut Bonnie banyak korupsi yang dilakukan dengan menempatkan perwira-perwira TNI di badan usaha milih negara maupun swasta, baik itu di perkebunan maupun perminyakan.

"Jadi pola itu masih ada sampai sekarang. Parpol banyak menempatkan orangnya di lembaga keuangan, kementerian atau badan usaha untuk kas partai. Hanya saja dulu orang masih antusian ikut pemilu karena ikatan ideologi," demikian Bonnie.[wid]