Berita

mega-jokowi/net

Politik

Klarifikasi PDIP Penting untuk Membuktikan Megawati Masih Konsisten

SABTU, 08 MARET 2014 | 08:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

PDI Perjuangan sedang melakukan strategi untuk memenangkan pemilu legislatif dan pilpres.

"Semua kejadian atau semua manuver yang belakangan ini muncul berkaitan dengan PDIP, itu berkaitan pelaksanaan strategi," kata pengamat politik dari Lembaga Survei Nasional, Umar Bakry, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (8/3).

Yang namanya strategi, menurut dia, harus mengetes atau testing the water respons publik. Kira-kira bagaimana reaksi publik? Kalau bereaksi negatif atas strategi itu, maka pura-pura dibantah. Kalau publik bereaksi positif maka strategi dijalankan atau diteruskan.


Kemarin petang, Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklarifikasi kepada wartawan soal dua isu penting. Yaitu, restu Megawati Soekarnoputri untuk Joko Widodo maju ke pemilihan presiden, dan isu tentang kabinet bayangan yang dirilis politisi PDIP Hendrawan Supratikno beberapa waktu lalu. Menurut Hasto, kabinet bayangan itu adalah sikap perorangan bukan sikap resmi partai.

Apakah bantahan PDIP kemarin membuktikan bahwa publik tidak menyukai pencalonan Jokowi dan kabinet bayangan yang disusun?

"Pengertian respons negatif tidak harus dalam bentuk kesamaan karakter atau penolakan, tetapi juga antisipasi kekhawatiran kalau pencapresan Jokowi diamini PDIP maka orang akan anggap Megawati tidak konsisten," jelasnya.

"Mengapa tidak konsisten, karena Mega sendiri yang tegaskan akan mencalonkan capres dan cawapres setelah melihat hasil pemilu legislatif. Maka itu harus diklarifikasi," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya