Berita

foto: net

Politik

Mahasiswa: Jangan Pilih yang Pernah Terlibat Korupsi, Pelanggaran HAM dan Kasus Kejahatan Lainnya

KAMIS, 06 MARET 2014 | 11:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sejauh ini, proses demokrasi prosedural yang terjadi dalam pemilu belum juga bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat.

"Partai politik dan anggota legislatif terpilih tidak pernah memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil agar keluar dari kemiskinan, sebaliknya malah sibuk merampok uang rakyat," kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (6/3).

Lamen mengatakan, partai politik hari ini sudah mengalami disorientasi dan degradasi besar-besaran, lupa dengan fungsi pokok partai politik. Seharusnya, sebagai alat organisasi perjuangan yang tertinggi dalam sistem demokrasi, peran partai politik sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara dengan cara melakukan pendidikan-pendidikan politik yang benar kepada rakyat, jangan terus menerus menjerumuskan rakyat ke dalam jurang kebodohan, dengan memberikan sogokan, sedekah, atau apapun namanya yang bersifat me-"ninabobo"-kan rakyat.


"Kemudian, bisa kita lihat dalam proses perekrutan kader, caleg dan para pimpinan partai politik peserta pemilu saat ini masih sangat buruk, bahkan diperparah lagi dengan masih berkuasanya kekuatan uang dalam partai-partai tersebut," terang Lamen.

Dengan kata lain, tambahnya, yang menjadi pengemudi partai ialah pemilik modal, sedangkan anggota yang lain hanya sebagai penumpang.

"Pemilu 2014 sedekah sesaat, bukan jaminan kesejahteraan rakyat miskin," tegasnya.

LMND mendesak KPU untuk mengumumkan caleg yang pernah terlibat kasus korupsi, kriminal, dan kejahatan yang lain. LMND juga menyerukan kepada rakyat agar tidak mudah tertipu lagi.

"Jangan pilih partai, calon legislatif dan calon presiden yang pernah terlibat kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kasus kejahatan lainnya, dan bangun partai rakyat yang bersih dan gotong royong," terangnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya