Berita

Terkait Kisruh DPT, Forum Akademisi IT Pertanyakan Kapabilitas Komisioner KPU

RABU, 05 MARET 2014 | 08:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT) Hotland Sitorus mempertanyakan kapabilitas komisioner KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2014. Menurutnya, jika komisioner KPU tidak mampu dan tidak menguasai pekerjaannya, berarti anggota DPR RI telah melakukan kekeliruan dalam seleksi komisioner KPU.

Hotland Sitorus menegaskan hal tersebut menanggapi pernyataan dua komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay terkait temuan FAIT.

Temuan FAIT tentang kisruh DPT Pemilu 2014 yang masih memuat pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK), nama orang yang sudah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih dengan nama-nama aneh.


Bahkan diduga, kisruh DPT Pemilu 2014 merupakan bagian dari skenario kecurangan pemilu. Alasannya, penyusunan DPT sudah melalui 6 (enam) tahapan, namun DPT belum beres, bahkan masih memuat pemilih siluman berkisar antara 15 hingga 25 juta pemilih.

Menanggapi temuan FAIT itu, Ferry Kurnia menegaskan, lebih baik tim FAIT datang ke KPU untuk membantu kami. Itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Senada dengan Ferry Kurnia, Hadar Gumay juga mengatakan, siapa saja yang memiliki temuan kisruh DPT agar datang untuk membantu KPU memperbaikinya.

Melanjutkan keterangannya, Hotland Sitorus, berasumsi lain, sebab KPU pasti mempunyai tim IT yang hebat. KPU juga pasti memiliki perangkat IT baik serta pendanaan yang lebih dari cukup. Jadi tidak mungkin para Komisioner KPU tidak kalau DPT belum beres," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen FAIT, Janner Simarmata menjelaskan FAIT sudah lama dan berulangkali memberikan informasi kisruh DPT Pemilu kepada KPU melalui media. FAIT sudah lama menyuarakan kisruh DPT Pemilu. Hanya saja KPU tidak mau mendengar dan seakan-akan mengulur-ulur waktu.

"Kami tidak pernah terdengar tanggapan KPU terhadap kritikan yang kami sampaikan. Namun demikian, FAIT memahami media adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada KPU. Jadi, KPU tidak boleh berkelit," pungkas Janner Simarmata. [zul]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya