Berita

Terkait Kisruh DPT, Forum Akademisi IT Pertanyakan Kapabilitas Komisioner KPU

RABU, 05 MARET 2014 | 08:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT) Hotland Sitorus mempertanyakan kapabilitas komisioner KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2014. Menurutnya, jika komisioner KPU tidak mampu dan tidak menguasai pekerjaannya, berarti anggota DPR RI telah melakukan kekeliruan dalam seleksi komisioner KPU.

Hotland Sitorus menegaskan hal tersebut menanggapi pernyataan dua komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay terkait temuan FAIT.

Temuan FAIT tentang kisruh DPT Pemilu 2014 yang masih memuat pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK), nama orang yang sudah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih dengan nama-nama aneh.


Bahkan diduga, kisruh DPT Pemilu 2014 merupakan bagian dari skenario kecurangan pemilu. Alasannya, penyusunan DPT sudah melalui 6 (enam) tahapan, namun DPT belum beres, bahkan masih memuat pemilih siluman berkisar antara 15 hingga 25 juta pemilih.

Menanggapi temuan FAIT itu, Ferry Kurnia menegaskan, lebih baik tim FAIT datang ke KPU untuk membantu kami. Itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Senada dengan Ferry Kurnia, Hadar Gumay juga mengatakan, siapa saja yang memiliki temuan kisruh DPT agar datang untuk membantu KPU memperbaikinya.

Melanjutkan keterangannya, Hotland Sitorus, berasumsi lain, sebab KPU pasti mempunyai tim IT yang hebat. KPU juga pasti memiliki perangkat IT baik serta pendanaan yang lebih dari cukup. Jadi tidak mungkin para Komisioner KPU tidak kalau DPT belum beres," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen FAIT, Janner Simarmata menjelaskan FAIT sudah lama dan berulangkali memberikan informasi kisruh DPT Pemilu kepada KPU melalui media. FAIT sudah lama menyuarakan kisruh DPT Pemilu. Hanya saja KPU tidak mau mendengar dan seakan-akan mengulur-ulur waktu.

"Kami tidak pernah terdengar tanggapan KPU terhadap kritikan yang kami sampaikan. Namun demikian, FAIT memahami media adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada KPU. Jadi, KPU tidak boleh berkelit," pungkas Janner Simarmata. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya