Berita

Terkait Kisruh DPT, Forum Akademisi IT Pertanyakan Kapabilitas Komisioner KPU

RABU, 05 MARET 2014 | 08:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT) Hotland Sitorus mempertanyakan kapabilitas komisioner KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2014. Menurutnya, jika komisioner KPU tidak mampu dan tidak menguasai pekerjaannya, berarti anggota DPR RI telah melakukan kekeliruan dalam seleksi komisioner KPU.

Hotland Sitorus menegaskan hal tersebut menanggapi pernyataan dua komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay terkait temuan FAIT.

Temuan FAIT tentang kisruh DPT Pemilu 2014 yang masih memuat pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK), nama orang yang sudah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih dengan nama-nama aneh.


Bahkan diduga, kisruh DPT Pemilu 2014 merupakan bagian dari skenario kecurangan pemilu. Alasannya, penyusunan DPT sudah melalui 6 (enam) tahapan, namun DPT belum beres, bahkan masih memuat pemilih siluman berkisar antara 15 hingga 25 juta pemilih.

Menanggapi temuan FAIT itu, Ferry Kurnia menegaskan, lebih baik tim FAIT datang ke KPU untuk membantu kami. Itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Senada dengan Ferry Kurnia, Hadar Gumay juga mengatakan, siapa saja yang memiliki temuan kisruh DPT agar datang untuk membantu KPU memperbaikinya.

Melanjutkan keterangannya, Hotland Sitorus, berasumsi lain, sebab KPU pasti mempunyai tim IT yang hebat. KPU juga pasti memiliki perangkat IT baik serta pendanaan yang lebih dari cukup. Jadi tidak mungkin para Komisioner KPU tidak kalau DPT belum beres," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen FAIT, Janner Simarmata menjelaskan FAIT sudah lama dan berulangkali memberikan informasi kisruh DPT Pemilu kepada KPU melalui media. FAIT sudah lama menyuarakan kisruh DPT Pemilu. Hanya saja KPU tidak mau mendengar dan seakan-akan mengulur-ulur waktu.

"Kami tidak pernah terdengar tanggapan KPU terhadap kritikan yang kami sampaikan. Namun demikian, FAIT memahami media adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada KPU. Jadi, KPU tidak boleh berkelit," pungkas Janner Simarmata. [zul]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya