Berita

Nusantara

Alex Noerdin Tantang Menteri Djoko soal JTTS

KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 | 14:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin heran kenapa pemerintah pusat hingga saat ini belum memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Ia pun geram dengan keputusan Menteri Menteri Pekerjaan Umum  (PU) Djoko Kirmanto, yang menunda pembangunan megaproyek tersebut. Alex menantang sang menteri untuk bertemu dan meminta penjelasan, mengapa megaproyek itu ditunda.

"Padahal sudah ada dana. Kan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya sudah menyiapkan dananya?" ujarnya seperti dilansir dari Rakyat Merdeka Online Sumsel, hari ini (Kamis, 27/2).


Alex menjelaskan, Menteri Hatta Rajasa sudah menyiapkan dana total untuk pembangun JTTS sebesar Rp 5 triliun. Dari total anggaran tersebut akan diberikan secara bertahap, yaitu Rp 2 triliun tahun 2013 dan Rp 3 triliun tahun 2014. Pencairan ini dalam bentuk penyertaan modal pada PT Hutama Karya (HK).

"Tapi saya tidak mau berpolemik di koran, kalau mau kita ketemu saja deh,"  tantangnya kepada Menteri Djoko.

Tidak hanya itu. Orang nomor satu di Sumsel ini mengungkapkan, untuk pembebasan lahan pun pihaknya sudah menganggarkan di APBD Sumsel.

"Untuk pembebasan lahan sudah disiapkan dari Pemprov Sumsel, bahkan bisa langsung dibayarkan. APBD sudah disiapkan waktu itu. Jadi,  jangan ngomong di koran saja deh. Capek," tandas Alex.

Di awal perencanaan, megaproyek yang akan dibangun secara bertahap hingga 2025 ini akan menghubungkan Pulau Sumatera, Lampung hingga Aceh dengan panjang jalur 2.771 kilometer.

Berdasarkan informasi, Menteri PU Alex Noerdin mengatakan bahwa tidak ada anggaran pemerintah untuk pembangunan JTTS tahun ini. Pemerintah sudah menugaskan PT Hutama Karya (HK) untuk membangun jalan tol tersebut. Peraturan presiden (Perpres) yang berisi penugasan serta harus mencamtumkan adanya dukungan anggaran dari APBN belum keluar, sehingga megaproyek ini belum bisa terealisasi. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya