Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana, mengaku bahwa stafnya yang bernama Irianto Muchyi pernah mendatangi kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat itu kepergiannya untuk mengambil dokumen.
Namun, Sutan menegaskan tidak pernah menerima bingkisan dari Irianto. Dia juga tegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan Irianto pergi ke ESDM untuk mengambil dokumen. Dan lagi, dokumen itu sendiri tidak pernah diserahkan kepada dirinya.
"Tidak ada (terima uang)," tegas Sutan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (25/2).
Mendapat desakan dari jaksa, Sutan mulai berbelit-belit. Ia akhirnya mengatakan bahwa dokumen dari Irianto itu, berdasarkan yang diketahuinya, sudah diserahkan kepada seorang bernama Iqbal.
"Saya tidak pernah terima dari Iqbal," tegasnya lagi.
Mengenai sosok bernama Iqbal itu, Sutan tidak memberi keterangan jelas. Sutan hanya mengatakan bahwa Iqbal adalah seorang yang sering membantu.
"Kadang-kadang bantu saya. Sekarang tidak bertemu lagi (dengan Iqbal). Dia alami kecelakaan," kilah Ketua DPP Partai Demokrat itu
Sebelumnya, mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM, Didi Dwi Sutrisno Hadi, mengaku pernah diperintahkan Waryono Karyo yang saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM mengirimkan uang kepada Ketua Komisi VII DPR RI dan anggotanya. Menurut Didi, uang tersebut berasal dari SKK Migas senilai 140 ribu dolar AS.
"Saya masukkan dalam amplop. Amplop saya tulis P untuk pimpinan, A untuk anggota dan S untuk sekretariat Komisi VII," kata Didi saat bersaksi dalam sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2).
Didi merinci, untuk pimpinan senilai 7.500 dolar AS; anggota senilai 2.500 dolar AS, sementara sekretariat 2.500 dolar AS.
"Untuk pimpinan sebanyak 4 amplop dan anggota 43 amplop, sekretariat 1 amplop," terangnya.
Ia mengaku tidak berani menyerahkan uang itu kepada Komisi VII. Sehingga ia menghubungi Sekretariat Komisi VII, Irianto pada 12 Juni. Irianto yang merupakan staf Ketua Komisi VII DPR itu yang kemudian menerimanya.
"Tas berisi amplop saya serahkan ke dia. Dan ada tanda terimanya. Itu sudah saya serahkan ke penyidik," katanya.
[ald]
