Sektor Pertanian Terancam Kalangan Industri Tertekan

RMOL. Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, aroma optimis ter­pancar dari pemerintah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui saat ini persiapan Indonesia menghadapi MEA sudah lebih dari 80 persen.

“Persiapan kita sudah di atas 80 persen, sisanya akan kita ram­pungkan dalam waktu dekat ini,” tutur Hatta.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, jika pemerintah menganalogikan saat ini kesiapan secara umum jelang MEA sudah 80 persen dan bisa mencapai 100 persen di akhir tahun 2014, itu hal  wajar sebagai wujud opti­misme pemerintah.

Hanya saja, harus melihat juga realita yang terjadi secara keselu­ruhan, jangan sampai membe­rikan angin surga kepada publik yang nantinya menjadikan bume­rang bagi pemerintah sendiri.

“Boleh saja optimis, tapi tetap harus realistis. Kalau benar ada­nya, tidak jadi masalah. Kha­watirnya ini hanya halusinasi pemerintah saja,” kata dia.

Menurut Enny, Indonesia ma­sih mengalami defisit perda­gangan. “MEA sudah dalam hitu­ngan bulan, realitanya masih ada proteksi perdagangan kita dengan negara ASEAN lain sudah ter­seok-seok. Nah, kalau sudah dibuka bebas yang terjadi bisa lebih parah,” papar Enny.

Wakil Ketua Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Anton Supit menilai kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yang telah mencapai 80 persen adalah keliru. Pasalnya, yang terjadi di lapangan justru berbeda karena kalangan dunia usaha justru merasa tertekan dengan adanya MEA tersebut.

“Karena ada beberapa sektor yang memang kuat menghadapi pasar ASEAN, akan tetapi ada sek­tor penting yang justru akan kalah di pasar ASEAN,” kata Anton.

Dia menjelaskan, sektor yang akan terancam adalah sektor per­tanian. Sejauh ini Indonesia masih ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Dengan adanya MEA maka sektor pangan Indonesia akan dibanjiri impor tidak hanya dari luar ASEAN akan tetapi dari ASEAN.

Anton juga menuding peme­rintah seakan tidak peduli dengan nasib dunia usaha dalam meng­hadapi MEA. Pasalnya, dalam dua tahun ke depan seharusnya pemerintah fokus meningkatkan daya saing industri dalam negeri namun perhatian pemerintah akan terfokus pada Pemilu.

 Maka dari itu, dia meminta pemerintah dan kalangan dunia usaha duduk bersama untuk mem­beberkan kelemahan dan keung­gulan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.

Pengamat pertanian HS Dillon menegaskan, Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015, khususnya di sektor pertanian. Pasalnya, sejauh ini upaya mem­perkuat petani untuk mening­katkan produksinya masih jauh.

Keberpihakan kepada petani, menurut Dilon, hanya kuat di pemerintan pusat dengan adanya ketentuan mengenai revitalisasi pertanian sejak tahun 2005. Namun sayangnya, untuk riilnya di lapangan masih sulit.

“Banyak bupati yang tidak mau berpihak pada petani. Mereka lebih senang kepada pengusaha atau pihak swasta karena lebih cepat untung,” jelasnya. ***