APBD Cair, DPRD DKI Minta BPKD Rilis Surat Jaminannya

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta didesak segera menerbitkan surat jaminan bila anggaran APBD DKI tahun 2014 telah dicairkan. Hal ini bertujuan agar lelang yang diadakan Pemprov DKI mendapat jaminan.

"Selama ini lelang telat salah satunya menunggu anggaran cair padahal dengan surat jaminan tersebut bisa dilakukan lelang," kata anggota Badan Anggaran DPRD DKI, M. Sanusi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/2).

Bila surat jaminan telah terbit, lanjutnya, maka tidak ada alasan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaporkan bila lelang terlambat dilaksanakan.

"Kan anggaran tidak serta merta cair semua pasti bertahap," jelasnya.

Lebih lanjut disinggung soal anggaran jamaah haji yang dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri, Sanusi menyebut angkanya sebesar Rp 18 miliar. Selain jamaah haji, Kemendagri juga memotong dana untuk BUMD Sarana Jaya sebesar Rp 300 miliar. Kemendagri, kata Sanusi menjelaskan, beralasan belum ada Pergub pemberian modal ke perusahaan daerah.[wid]