Rakyat Indonesia kesal dengan adanya boikot dari Amerika Serikat terhadap sejumlah purnawirawan jenderal karena dianggap pernah melanggar hak asasi manusia. Embargo terhadap bekas elit TNI itu semestinya membuka mata rakyat untuk kemudian bangkit dan melawan arogansi dan hegemoni AS.
"AS tidak usah mengajarkan kita tentang nilai HAM," tegas peneliti senior The Indonesia Reform Institute, Martimus Amin, (Sabtu, 15/2).
Martimus menegaskan, semua sudah tahu bahwa AS adalah soko guru pelanggar HAM. Pasalnya, mereka telah melakukan pembersihan etnis suku Indian penduduk asli Amerika dan menduduki tanah leluhurnya, serta membantai jutaan rakyat tidak berdosa sebagaimana terjadi di Irak, Afghanistan, Somalia, dan sebagainya.
Karena itu, sambung Martimus, rakyat Indonesia tidak perlu takut memilih capres yang meskipun dicegah masuk ke negara Paman Sam tersebut.
"Dalam momentum Pemilu sekarang, saatnya rakyat membulatkan suara memilih partai dan satu sapres dari kalangan militer yang dicekal AS. Siapa dinilai paling layak dan mampu membawa negara Indonesia mandiri lepas dari kangkangan politik dan ekonomi neokolonialisme AS," ungkap Martimus.
Menurutnya, kecerdasan dan kejelian rakyat lah yang pada akhirnya menentukan kelangsungan masa depan bangsa dan negeri ini, apakah terus terjajah atau bangkit melawan; menjadi rakyat pejuang atau seterusnya menjadi inlander.
"Tidak usah kuatir dengan khayalannya. Amerika hanya macan kertas. Yang gentar hanya bagi mereka yang terpengaruh tontonan film Holywood saja," demikian Martimus.
Isu tujuh purnawirawan jenderal diboikot Amerika Serikat mencuat kembali setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyentilnya pada Rabu kemarin.Saat itu, Hashim menyebut, bukan hanya Mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang ditolak Amerika. Prabowo hanya satu dari tujuh jenderal yang di-blacklist.
Lima dari tujuh jenderal itu, Hashim membeberkan, selain Prabowo adalah Letjen (Purn) Sjafrie Syamsudin, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Pramono Wibowo, dan Letjen (Purn) Zacky Anwar Makarim.
Menurut Hashim, untuk Prabowo tidak ditolak secara personal. Sedangkan jenderal lain lebih karena persoalan HAM. "Jangan-jangan kalau beliau-beliau jadi presiden nanti ditolak juga masuk ke Amerika," katanya.
Atase Pers Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Troy E. Pederson, yang dikonfirmasi terkait informasi Hashim tersebut hanya mengatakan, bahwa larangan bagi pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dari kalangan elite militer masuk ke wilayah AS masih berlaku. â€Ya leahly law masih berlaku, untuk seluruh negara di dunia termasuk Indonesia,†katanya saat dikontak Rakyat Merdeka.
Lantas siapa saja elite militer Indonesia yang kena hukum ini? Pederson menjawab, â€Saya tidak tahu siapa saja, karena tidak memiliki datanya.â€
Leahly Law adalah aturan yang menyatakan orang-orang yang terduga sebagai pelanggar HAM, tidak diizinkan dapat visa dan masuk ke AS. Aturan ini kali pertama digagas oleh Senator Patrcik Leahly de Vermont yang menulisnya pada 1997.
[zul]
