Kapolri Sutarman harus segera menghentikan proyek pengadaan Alat Komunikasi dan Alat Khusus Sistem Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Alkom-Alsus Pam Capres-Cawapres) 2014.
Sebab Alkom-Alsus senilai Rp 77,5 miliar yang akan ditempatkan di Polda Metro Jaya tersebut sangat rawan penyadapan.
Dari penelusuran Ind Police Watch (IPW), frekwensi Alkom dan Alsus aparat keamanan selama ini berada di bawah 400 MHz. Polri sendiri menggunakan frekwensi 380 MHz. Sebab frekwensi ini dinilai sangat aman dari berbagai upaya penyadapan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Tapi ironisnya, ada pihak tertentu yang memaksakan kehendaknya agar Alkom Alsus Pam Capres dan Cawapres 2014 menggunakan frekwensi 800 MHz. Padahal, frekwensi ini sangat rawan penyadapan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane (Kamis, 13/2).
Anehnya lagi, pengadaan Alkom Alsus Pam Capres dan Cawapres 2014 yang rawan penyadapan itu sudah masuk dalam Rekap Alokasi Anggaran Belanja Modal Polri Tahun Anggaran 2014. Artinya, proyek pengadaannya akan segera dilakukan.
"Alkom Alsus rawan penyadaan itu sebanyak 4.040 unit, terdiri dari Digital Portable Radio 800 MHz AP CO 25, Analog Portable Radio MHz, Radio Base Station Trunking 12 CH 800 MHz AP CO 25, Power Suplay Repeater GTR 800, Power Amplifier GTR 800 MHz, dan lain-lain," imbuhnya.
Sebelumnya, Biro Tekom (Teknologi Komunikasi) Polri sudah membuat surat edaran bahwa frekwensi Alkom Alsus Polri berada di bawah 400 MHz. Tujuannya agar frekwensi Polri senantiasa aman dan tidak rawan penyadapan. Tapi, ada pihak-pihak tertentu yang dimotori para mafia proyek dan kepentingan politis lainnya, yang memaksakan kehendaknya agar Polri menggunakan Alkom Alsus Pam Capres Cawapres 2014 dengan frekwensi 800 MHz.
Karena itulah, IPW mendesak Kapolri segera membatalkan proyek Alkom Alsus Pam Capres dan Cawapres 2014 dan menggantinya dengan frekwensi yang ditentukan Polri. "Sehingga Pemilu dan Pilpres 2014 berjalan aman, keberadaan Capres dan Cawapres 2014 juga aman serta tidak diganggu, diteror, atau disadap pihak-pihak tertentu," tandasnya.
[zul]
