Berita

hashim djojohadikusumo

Ungkap Tujuh Jenderal Ditolak AS, Adik Prabowo Seperti Cacing Kepanasan

KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 | 09:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Hanura heran dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang tiba-tiba mengungkap bahwa terdapat tujuh pensiunan jenderal yang sampai saat ini masih ditolak masuk Amerika Serikat. Salah seorang di antaranya adalah mantan Pangab Jenderal (Purn) Wiranto.

"Tak ada hujan tak ada angin, tiba-tiba Pak Hashim berteriak seperti cacing kepanasan. Kami pun tidak paham apa maksudnya. Mungkin beliau dalam kepanikan yang mendalam," ujar Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin pagi ini (Kamis, 12/2).

Meski begitu, Saleh Husin menegaskan, partainya tidak akan ambil pusing terhadap ocehan adik kandung mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto itu.


"Jadi biarkanlah nanti masyarakat yang akan menilai. Toh kami tidak merasa terganggu samasekali atas ocehan tersebut," sambung Saleh.

Karena, jelas Saleh, saat ini para caleg, pengurus partai dan semua kader dari pusat sampai daerah termasuk pasangan Wiranto-Hary Tanoe lebih tertarik dan fokus untuk terus menyapa masyarakat dengan berbagai program nyata yang langsung menyentuh masyarakat bawah seperti baksos, bantuan UKM, asuransi dan lain-lain.

Kemarin, saat mengunjungi sebuah media, Hashim Djojohadikusumo mengungkap, bukan hanya Prabowo yang ditolak Amerika. Capres Gerindra itu hanya satu dari tujuh jenderal yang di-blacklist.

Lima dari tujuh jenderal itu, Hashim membeberkan, selain Prabowo adalah Letjen (Purn) Sjafrie Syamsudin, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Pramono Wibowo, dan Letjen (Purn) Zacky Anwar Makarim.

Menurut Hashim, untuk Prabowo tidak ditolak secara personal. Sedangkan jenderal lain lebih karena persoalan HAM. "Jangan-jangan kalau beliau-beliau jadi presiden nanti ditolak juga masuk ke Amerika," katanya, seperti dikutip dari sebuah media. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya