Silang sengkarut informasi wacana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) oleh PT Pertamina (Persero) yang membuat harga saham PGN rontok dan menyebabkan Jamsostek, Dana Pensiun Pertamina dan Taspen menderita kerugian, hingga kini belum juga mendapat penanganan jelas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Padahal akibat isu akuisisi itu bukan hanya merugikan Jamsostek yang kini berubah nama jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pemegang saham PGN, tapi juga para pekerjanya. Kerugian yang dialami BPJS hampir setengah triliun rupiah.
Sekretaris Jenderal BPJS Watch, Timbul Siregar menuntut OJK segera bergerak dan tidak diam saja.
"Selama ini kan dikabarkan OJK segera menangani masalah ini tapi pada kenyataannya tidak jelas," katanya di Jakarta (Rabu, 12/2).
Seperti diketahui wacana akuisisi PGN oleh Pertamina, tak hanya membuat saham PGN terjun bebas. Pemilik saham publik yang notabene BUMN seperti BPJS juga ikut menanggung rugi. Jamsostek memiliki 525.817.000 lembar saham PGAS - kode emiten PGN.
Pada 24 Oktober 2013, saham PGAS ditutup dilevel Rp 5.450 per saham. Lalu, pada 27 Januari 2014, saham PGAS anjlok di level Rp 4.560, berarti terjadi kerugian sebesar Rp 890 per lembar saham. Jika dikalkulasikan, maka kerugian Jamsostek sebesar Rp 890 per lembar saham dikalikan jumlah saham Jamsostek di PGAS yang sebanyak 525.817.000 lembar saham, berarti total kerugian menjadi Rp 467,98 miliar.
"Kami minta OJK untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi sehingga pihak yang menyebabkan kerugian pemegang saham seperti BPJS ini bisa ditindak," katanya.
Bahkan, menurut Timbul, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus turun tangan untuk menyelidiki hal ini. Isu ini berembus setelah Pertamina menyampaikan ke publik bahwa Pertamina akan mengakuisisi PGN.
Isu ini bertambah kuat karena Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan ada dua opsi akuisisi. Yaitu opsi pertama PGN mengakuisisi Pertagas (anak usaha Pertamina) dan selanjutnya Pertamina mengakusisi PGN dan opsi kedua, Pertamina langsung mengakuisisi PGN.
Menurut Timbul, OJK juga harus mengawasi dan mencermati motif-motif lain dari isu wacana akuisisi itu.
"Jangan sampai ini sengaja digoreng agar ada pihak-pihak tertentu dapat untung. Apalagi ini jelang pemilu," katanya.
[dem]
