Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf membantah dirinya telah diboikot oleh anggota Komisi Kesehatan saat memimpin rapat pembahasan RUU Kesehatan Jiwa kemarin.
"Terkait pemboikotan sama sekali nggak benar, nggak ada boikot. Memang biasa rapat terkait UU yang hadir hanya yang punya komitmen tinggi," kata Nova Riyanti Yusuf di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Politikus Partai Demokrat yang akrab disapa Nuriyu ini menjelaskan, dalam rapat kemarin, hadir anggota Komisi IX DPR dari lima fraksi, termasuk dua anggota Fraksi Golkar.
Karena itu, Nuriyu heran pernyataan politisi Golkar Poempida Hidayatullah yang menyatakan anggota Komisi IX memboikot rapat tersebut.
"Saya heran kenapa Poempida bilang ada boikot. Golkar juga hadir, yang dimaksd apa. Di media online dibilang kami tidak mengakomodasi anggota, kami melanggar tidak menandatangi keputusan yang diambil Komisi IX. Tidak sepenuhnya benar," terangnya.
Meski begitu, dia mengaku tidak menandatangani anggaran optimalisasi di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja lantaran masih menunggu hasil audit BPKP. "Saya dari Demokrat dan Supriyatno (Gerindra) menunggu audit dari BPKP," tambahnya.
Menurutnya, ada beberapa yang mengkhawatirkan. Pasalnya, sebagai dana optimalisasi banyak mendapat perhatian masyarakat. Saat raker dengan kementerian, diminta KPK untuk waspada terkait penggunaan dana tersebut. "Kami minta diaudit, hasil raker dengan kementerian kesimpulannya jelas, menyetujui alokasi sebesar 1,6 T," bebernya.
"Saya surat dari Kemenkes, Poempida kirim surat bahwa Fraksi Golkar akan mencabut persetujuan dana tersebut. Di luar tanda tangan itu," tambahnya.
Sebagai pimpinan, dia harus berhati-hati, cari aman, apalagi katanya Partai Demokrat sedang banyak kasus. Ia menegaskan, jangan sampai Komisi IX diobok-obok. Ia mempertanyakan, surat Poempida itu atas nama sendiri apa atas nama Golkar." Ini harus dicek ke Golkar," tandasnya.
[zul]
