Berita

Tedjo Edhy Purdijatno

Mantan KSAL: Singapura Telah Melecehkan Kewibawaan Indonesia

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 16:31 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pembatalan secara sepihak undangan kepada Wakil Menteri Pertahanan RI dan 100 Perwira TNI untuk menghadiri perhelatan kedirgantaraan Singapore Airshow yang dimulai hari ini (11/2) disayangkan. Pembatalan oleh Singapura itu adalah bentuk pelecehan terhadap kewibawaan Indonesia.

Demikian ditegaskan Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy Purdijatno, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) sesaat lalu (Selasa, 11/2).

Tedjo Edhy mengatakan, sikap yang diambil TNI dengan mengabaikan keberatan Singapura atas penamaan KRI Usman Harun adalah tindakan yang paling tepat. Sikap itu menunjukkan wibawa militer Indonesia, sekaligus wibawa Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.


Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2008-2009 ini, wibawa Negara ditentukan oleh pemerintah yang kuat dengan didukung rakyat, parlemen, dan militer yang kuat. Ketika hubungan luar negeri mulai dirasa mengganggu kepentingan nasional, para pemimpin harus mengambil langkah yang tegas dengan mengutamakan kepentingan dan kehormatan negara.

“Menjaga hubungan  diplomasi luar negeri sangat penting, tapi tetap harus mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang berwibawa, tegas, dan berani. Pemimpin yang bisa mendudukkan RI sederajat dengan negara lain, dengan prinsip saling menghormati dan menghargai,” lanjut mantan Komandan di KRI Teluk Semangka tersebut.

Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Mantan Pangdam Iskandar Muda (2005 - 2008), Mayjen TNI (purnawirawan) Supiadin Aries juga menyangkan tindakan Singapura menyikapi penamaan KRI Usman-Harun. “Singapura tidak boleh mendikte dan melarang kita. Itu kan sepenuhnya hak Indonesia. Boleh saja mereka melihat Usman dan Harun sebagai penjahat perang, terserah itu hak mereka.  Tetapi bagi Indonesia mereka berdua adalah pahlawan,” tegasnya.

Supiadin yang pernah menjabat Pangdam Udayana 2003-2005 menambahkan, hubungan dengan negara tetangga harus harus berdasarkan prinsip kesetaraan. “Selama pihak lain menghormati prinsip kesetaraan ini, maka kita juga harus menghormati mereka.”

Kedua mantan petinggi TNI ini mendukung sikap tegas Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk tetap mempertahankan nama KRI Usman-Harun, karena ini terkait kewibawaan bangsa Indonesia. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya