Berita

dahlan iskan/net

Kader PD Mendukung karena Dahlan Iskan Siap Hukum Maksimal Koruptor

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 08:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dahlan Iskan punya komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi kalau terpilih sebagai Presiden RI. Karena itulah, sebagian elit Partai Demokrat mendukungnya dalam Konvensi calon presiden yang digelar partai penguasa tersebut.

Pengurus DPP Partai Demokrat, Mohamad Sukri, mengaku sudah membuat komitmen dengan Dahlan Iskan. Karena persepsi mereka sama dalam pemberantasan korupsi. Tekad Sukri kalau terpilih menjadi anggota DPR adalah merevisi UU Tipikor didukung Menteri BUMN tersebut.

"Fokus (revisi) pada dua hal. Koruptor mendatang harus dipidana dan diperdata. Perdatanya adalah harta koruptor harus dirampas oleh negara dan dikembalikan untuk rakyat. Pidananya, koruptor harus dihukum maksimal. Ini adalah komunikasi politik yang saya bangun dan sama dengan persepsi beliau," ujar Sukri kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 11/2).


Dia mengakui, pemiskinan koruptor sudah mulai dilakukan KPK, dengan menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, menurutnya lagi, hal itu tidak cukup makanya harus tetap dikuatkan. "Untuk mendukung ke arah itu, KPK harus dipermanenkan, bukan hanya ad hoc. Jadi bila perlu (koruptor) dihukum mati," tegas caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 8, yang meliputi Cirebon dan Indramayu ini.

Ketua Umum DPN Koalisi Rakyat Demokrat ini mengaku sudah pernah didekati oleh sejumlah peserta Konvensi lainnya. Cuman, tidak ada yang secara tegas mengamini dan mendukung komitmen soal pemberantasan korupsi yang ia ajukan tersebut.

"Sementara Dahlan berani mengatakan, bahkan dia sampaikan pada pidato waktu pembukaan acara Konvensi di hotel Sahid. Saya sangat apresisasi. Saya secara pribadi dengan gerbong saya mendukung Pak DI,"  demikian Ketua DPN Dekopin Pusat ini. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya