PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) memang harus diselamatkan. Namun pemerintah juga harus berpikir tentang utang perusahan maskapai pelat merah yang sudah menumpuk tersebut. Pasalnya, suntikan modal sudah berulang kali dilakukan pemerintah, tapi buktinya manajemen tetap tidak bisa mengatasi hal tersebut.
"Kalau mau dibilangin, istilah penyakit yang sudah kronis, harus diamputasi," ujar anggota Komisi Perhubungan DPR, Saleh Husin, (Selasa, 10/2).
Menurutnya, sebaiknya yang harus diselamatkan adalah karyawan agar mereka tetap bisa bekerja. Demikian juga aset agar tetap berfungsi dan tidak mati.
"Kalau mau MNA sehat, ya pemerintah harus berani meng-
cut off utang yang ada. Namun tentu itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang," tekan Ketua DPP Partai Hanura ini.
Dia menjelaskan, seharusnya Menteri Negara BUMN segera menyalurkan karyawan serta aset yang ada ke anak perusahan lalu dikerjasamakan dengan pihak swasta yang berminat serta berpengalaman. "Agar tidak membebani APBN kita," tandasnya.
Kemarin, Dirut Merpati, Capt Asep Ekanugraha, dalam konferensi pers mengungungkapkan, pembahasan penyelesaian utang Merpati dengan cara konversi utang sedang dibahas kembali dengan Kementerian Keuangan selaku kuasa pemegang saham Merpati. Pihaknya meyakini total utang yang sudah sekitar Rp7,3 triliun dapat diselesaikan dengan melakukan pola "debt to equty swap" (konversi utang menjadi saham).
Menurut Asep, konversi utang Merpati terutama kepada Pemerintah dan BUMN sesungguhnya sudah menjadi bagian dari proses penyelamatan Merpati yang dirapatkan pada 12 November 2013. "Sudah pernah dibahas, sekarang tinggal bagaimana pelaksanaannya saja," ujar seraya menambahkan, saat ini lebih dari 50 persen utang Merpati adalah kepada Pemerintah dan BUMN.
[zul]
