Berita

usman harun/net

IMI: Larang Kapal dan Pesawat Singapura Melintas Laut dan Udara NKRI

MINGGU, 09 FEBRUARI 2014 | 22:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah diminta untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Singapura apabila tidak memperbaiki sikap arogan mereka pada Indonesia. Permintaan ini disampaikan Indonesia Maritime Institute (IMI) menyusul ketegangan yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan pembrian nama Usmah-Harun untuk salah satu KRI.

Pihak Singapura melarang KRI Usman Harun melintasi atau masuk wilayah perairan negeri pulau itu yang sebetulnya hanya berupaselat kecil saja. Tetapi di sisi lain, Singapura dianggap memprovokasi dengan menerbangkan pesawat tempurnya termasuk melintasi wilayah udara Indonesia di atas kepulaan Batam.

"Kalau Singapura tidak memperbaiki sikap mereka, pemerintah degera putuskan hubungan diplomatik dengan Singapura," kata Direktur Eksekutif IMI Y. Paonganan hari ini (Minggu, 9/2).


Paonganan juga meminta pemerintah melarang kapal dan pesawat Singapura melintasi laut dan udara kedaulatan Indonesia untuk kepentingan apapun.

"Memang masih ada ruang udara kita (sektor A) yang masih di bawah kendali Singapura tapi hanya sebatas traffic control dan navigasi. Tapi itu bukan berarti ruang udara tersebut menjadi wilayah kedaulatan Singapura," lanjut Paonganan.

"Walaupun sebenarnya cara-cara singapura ini adalah cara kampungan, tapi karena sudah menciderai harga diri bangsa, maka ini tidak bisa dibiarkan. Perlu langkah dan tindakan tegas pemerintah," tutup Paonganan. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya