Masalah Merpati Lebih Mudah, Kuncinya di Pemerintah

Pihak pemerintah dan legislatif perlu menyelesaikan permasalahan maskapai Merpati dengan serius dan komprehensif. Pasalnya, persoalan tersebut melibatkan kepentingan masyarakat banyak dan fungsi salah satu maskapai tertua di Indonesia itu.

Menurut pengamat BUMN, Sunarsip, Merpati selalu menderita kerugian secara finansial sejak tahun 2001 hingga saat ini. Upaya yang telah dilakukan pemegang saham masih tidak menyelesaikan masalah.

"Pemerintah melakukan strategic sales. Dengan cara itu, pemerintah berharap agar bisa mendapatkan investor yang memiliki kemampuan manajemen finansial lebih baik daripada Merpati," ujarnya dalam diskusi "Sayap Patah Merpati" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).

Namun, solusi itu memiliki masalah lantaran tidak adanya investor yang ingin menanam modal dalam perusahaan penerbangan yang defisit dan memiliki income rendah dari bentuk penerbangan perintisnya. Kedua, pemerintah juga memberi suntikan dana sebanyak Rp 3 triliun sejak tahun 2005, yang dilakukan secara bertahap.

Bukan sekali ini saja maskapai pelat merah alami masalah besar. Bahkan, Garuda Indonesia pun pernah mengalami persoalan yang lebih besar. Sunarsip membandingkan kondisi Merpati saat ini dengan kondisi Garuda pada tahun 2006 yang memiliki utang sekitar 1,2 miliar dolar AS atau Rp 12 triliun.

Permasalahan Merpati saat ini lebih mudah ditangani ketimbang Garuda. Alasannya, sebagian besar dari Rp 6,7 triliun utang Merpati berada pada perusahaan milik negara lainnya seperti Pertamina, PT Angkasapura dan sebagainya.

"Jadi, ini kuncinya ada di pemerintah," demikian Sunarsip.

Merpati menghentikan aktivitas penerbangannya karena utang yang melilitnya. Akibatnya, sebagian besar rute penerbangan yang dilalui maskapai itu tidak lagi memiliki angkutan transportasi udara. Kondisi ini diperburuk dengan belum dibayarnya gaji pilot dan pegawai Merpati selama 3 bulan. [ald]