Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Ida Suhendra mempersilakan PT Newmont Nusa Tenggara menempuh jalur hukum ke Badan Arbitrase Internasional menyoal penarikan pungutan bea keluar (BK) 25 persen.
Dede mengatakan, pungutan BK harus dipenuhi perusahaan tambang yang belum mampu menggelar kegiatan pemurnian di dalam negeri.
“Silakan saja Newmont mengadukan ke Arbitrase, justru kami senang. Kan prosesnya bisa cepat,†tegasnya.
Akibat penolakan itu, rencana produksi perusahaan tambang AS tersebut tahun ini masih belum disetujui pemerintah karena belum adanya kesepakatan BK.
Dede menegaskan, landasan isi kontrak tidak kuat untuk menolak BK. Pasalnya, Kontrak Karya (KK) tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 dan sekarang UU tersebut sudah digantikan fungsinya dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba). Bahkan, pihaknya optimistis menang jika perkara itu dibawa ke Arbitrase.
Newmont Mining Corporation, induk perusahaan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) secara tegas menolak pungutan BK. Hingga sekarang, perusahaan tersebut terus berupaya mempertanyakan kebijakan itu kepada Pemerintah Indonesia.
Senior Vice President of Newmont Indonesia Blake Rhodes mengatakan, dalam KK sudah dijelaskan hak bagi Newmont dalam menggelar produksi maupun kegiatan ekspor dari hasil tambang konsentrat tembaga di Batu Hijau.
Bahkan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum manakala pembahasan ini tidak menemui jalan keluar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebelum pemberlakuan pelarangan ekspor awal tahun ini, terjadi kenaikan ekspor biji, kerak dan abu logam pada Desember lalu dibanding November naik 40,18 persen. Jika pada November nilai ekspornya sebesar 696 juta dolar AS, maka Desember nilainya meningkat 975,7 juta dolar AS. Kenaikan juga terjadi dari sisi volume ekspornya. ***
