Berita

ilustrasi

Bisnis

Sering Rusak & Jadi Proyek Abadi, BPK Audit Anggaran Jalan Pantura

Menteri PU Ngaku Kondisi Infrastruktur Jalan Tidak Awet
SELASA, 04 FEBRUARI 2014 | 08:25 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terhadap proyek jalan Pantura. Soalnya sering rusak dan anggaran perawatannya terus melonjak.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengatakan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek Jalan Pantura memang belum diperiksa. Namun, jalan tersibuk ini akan menjadi bagian dari pemeriksaan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setiap tahunnya yang anggaran tahun 2012 mencapai Rp 1,3 triliun.

Padahal, pemerliharaan dan rekonstruksi jalan itu biasanya mampu bertahan lima tahun. Jadi ada baiknya jalan tersebut  diperiksa secara khusus.


“BPK menangkap aspirasi itu dan untuk tahun anggaran 2014 akan mengarah ke sana,” kata politisi PKB ini pada Rakyat Merdeka.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk jalur nasional tersebut Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,3 triliun setiap tahunnya untuk perawatan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, meski dana untuk memperbaiki Pantura berlimpah, tetap saja jalan utama yang menghubungkan kota di Pulau Jawa tersebut rusak.

“Walaupun uang kita berlimpah untuk perbaiki Pantura, tiap tahun juga akan terus rusak dan diperbaiki lagi,” ujarnya pasrah.

Menurut Djoko, untuk memperbaiki Pantura tidaklah mudah karena jalan tersebut sangat ramai dilewati kendaraan. Banyak jalan di Pantura yang mengalami kerusakan dikarenakan jalan tersebut banyak yang masih berbahan aspal bukan semen beton.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan, setiap saat Direktorat Bina Marga bersedia untuk diaudit. “Kita siap diaudit, karena ini juga milik negara,” kata Murjanto.

Dia mengaku pihaknya justru senang jika dilakukan audit oleh pihak eksternal seperti BPK. Pasalnya, tidak hanya mengenai detail pemeriksaan, dengan dilakukan audit masyarakat mengetahui kinerja Bina Marga.

“Saya pikir kita tidak meniatkan Pantura jadi proyek abadi. Anggaran pemeliharaan ini seluruh Indonesia sudah ada, cuma namanya berbeda-beda. Ada yang pemeliharaan rutin, berkala, rekonstruksi sampai pembangunan baru,” jelasnya.

Minta KPK Mengawasi

Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi mengatakan, pengawasan terhadap proyek Pantura sangat longgar.  Alhasil proyek itu menjadi proyek abadi.

Dia meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian terhadap proyek ini. Soalnya proyek perbaikan di jalur ini tidak pernah berhenti setiap tahunnya. Bahkan anggarannya terus naik.

Ucok juga menyindir DPR yang mudah memberikan persetujuan anggaran untuk perbaikan jalur Pantura setiap tahun, tanpa melakukan audit sebelumnya. Harusnya ada evaluasi sebelum perbaikan.

Seperti diketahui, KPK sedang mempelajari adanya dugaan penyimpangan dalam perbaikan infrastruktur jalur Pantura. “Diduga ada potensi korupsi. Tapi KPK masih dalam kajian-kajian,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Kendati demikian, kasus dugaan korupsi masih dalam tahap pengkajian. Ia menjelaskan, jika ada data yang akurat maka KPK segera menindaklanjuti. Tapi sampai saat ini masih belum sampai ke tahap penindakan.

Dalam berbagai kesempatan,  Djoko Kirmanto mempersilakan KPK mengawasi proyek perbaikan dan peningkatan jalan  Pantura. “Silakan saja. Kami justru senang jika ada pengawasan dari pihak lain seperti KPK atau masyarakat lain,” katanya. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya