Berita

foto:net

Ekonom: Saham PGN Terjun Bebas Salah Pemerintah

SENIN, 27 JANUARI 2014 | 17:35 WIB | LAPORAN:

Harga saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang berkode PGAS terjun bebas. Dan pihak yang paling bersalah dan harus bertanggung jawab atas penurunan ini adalah PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut disampaikan ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Drajad Wibowo kepada wartawan di Jakarta (Senin, 27/1).

Menurut dia, kedua pihak tersebut paling bersalah karena mengeluarkan wacana akuisisi PGN dengan anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertagas. Padahal akuisisi tersebut belum solid argumen mengenai biaya dan manfaatnya.


"Yang salah adalah pemerintah sendiri, terutama Pertamina dan Kementerian BUMN. Mengapa isu se-sensitif ini sampai muncul? Saya yakin ada penggorengan saham," jelasnya.

Melihat hal tersebut dia juga meyakini ada penumpang gelap dalam isu akuisisi tersebut. Para penumpang gelap tersebut, kata dia, ingin mendapatkan keuntungan dari turunnya harga saham PGAS.

"Biasanya kalau ada isu akuisisi, harga terdorong naik. Ini malah turun. Sepertinya ada penumpang gelap yang belum punya saham PGAS, lalu mau ambil murah, nanti menjelang akuisisi, baru harga naik. Penumpang gelap ini dapat gain. Siapa dia? Mudah menduganya, tapi susah membuktikannya kecuali melalui investigasi yang bersih," ujarnya.

Seperti diketahui, saham PGAS merosot sejak adanya isu akuisisi itu pada Oktober tahun lalu, yakni dari Rp 5.450 menjadi di kisaran Rp 4700 pada pekan lalu. Akibat penurunan saham sejak Oktober itu, negara menderita kerugian sekitar Rp 15 triliun. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya