Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta resmi menutup Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan sejak tiga hari yang lalu, tepatnya sejak hari Sabtu (18/1) lalu. Dengan ditutupnya terminal antar kota antar provinsi (AKAP) itu, maka PT Mass Rapid Transit (MRT) dapat memulai pembangunan depo MRT di kawasan tersebut.
Ketua Koperasi Karyawan Bis Antarkota (Kowanbisata) Lebak Bulus, Sumardi mengaku tidak tahu Pemprov DKI Jakarta telah menutup terminal ini. Dia juga mengaku sangat terkejut karena Dishub DKI tidak memberi tahu perusahaan otobus (PO) AKAP.
"Saya nggak habis pikir, pemerintah, Pak Jokowi kejam. Kami sakit hati di bawah kepemimpinan Jokowi," kata Sumardi sambil terisak menangis, dalam diskusi Terminal Lebak Bulus DTKJ, di Gedung Prasada Sasana Karya Jakarta, Rabu (22/1).
Sumardi juga mempertanyakan Surat Keputusan (SK) atau Instruksi Gubernur (Ingub) mana yang digunakan oleh Dishub sebagai landasan penutupan Terminal Lebak Bulus. Menurutnya, pihaknya seharusnya diajak berkomunikasi oleh Dishub DKI. Apalagi, dari hasil pertemuan Kowanbisata dengan Jokowi di Balaikota beberapa waktu lalu diputuskan bahwa DKI akan memberi solusi kepada Kowanbisata sebelum terminal resmi ditutup.
Dan sekarang, Sumardi mengaku sangat kecewa dengan sikap Jokowi yang terkesan menutup-nutupi penutupan terminal ini. Sehingga, bila sekarang ada bus AKAP yang mencari penumpang di sekitar terminal, polisi pun segera merazia dan memaksa penumpang agar turun.
"Penutupan ini perintah gubernur atau Udar Pristono (Kadishub)? Makanya, saya bilang penutupan terminal ini cacat secara hukum, saya bisa tuntut Jokowi," kata Sumardi.
Kadishub DKI, Udar Pristono membantah tudingan Sumardi. Menurutnya, Dishub sudah melakukan sosialiasi pembongkaran terminal ini satu tahun sebelumnya. Pedagang menurutnya sudah dialihkan ke pasar setempat. Untuk penjual tiket menurutnya tanggung jawab PO.
Sedangkan bus AKAP telah dialihkan ke Terminal Kalideres, Pulogadung dan Rambutan. Pengalihan pun telah dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Menurutnya, PO bus yang bertahan juga sedikit, yakni 15 PO dari 135 PO.
"Sekarang kita lakukan penegakan hukum kepada bus-bus AKAP, agar tidak masuk ke dalam Terminal Lebak Bulus. Mereka diawasi dari tol TB Simatupang, kalau melanggar kita tindak secara hukum," ujar Pristono.
[rus]
