Berita

surya paloh/net

Surya Paloh: 1,1 Juta Orang akan Nyapres Kalau Uji Materi UU Pilpres Dikabulkan

SELASA, 21 JANUARI 2014 | 11:07 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh tak habis pikir dengan sikap Yusril Ihza Mahendra yang ngotot ingin Pemilu 2014 digelar serentak dengan melayangkan gugatan uji materi Undang-Undang Pilpres.

Paloh mengatakan jika Pemilu Legislatif dan Pilpres  2014 digelar bersamaan maka akan merusak apa yang sudah dipersiapkan penyelenggara pemilu dan pastinya menimbulkan polemik baru di masyarakat dan pastinya memunculkan implikasi-implikasi negatif.

"Akan ada 1,1 juta orang yang akan melamar menjadi capres. Kita yang harus mengatur demokrasi, bukan demokrasi yang mengatur kita," kata Paloh di sekretariat DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.


Untuk mencegah hal itu terjadi, lanjut Paloh, Presiden Yudhoyono harus memanggil Ketua MK Hamdan Zoelva agar mau menghormati Undang-Undang Pilpres terutama terkait keberadaan ambang batas dukungan bagi capres (presidential threshold).

Menurut Paloh, pemilu serentak boleh saja dilakukan tapi bukan pada tahun 2014. Sebab untuk mempersiapkan agenda pemilu serentak dibutuhkan persiapan yang matang, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk digelar pada tahun 2014.

Apalagi saat ini tahapan Pemilu 2014 sudah berjalan. Paloh tak akan mempersoalkan usulan Yusril menggelar pemilu serentak jika dilakukan pada Pemilu 2019.

Paloh mengendus ada agenda politik yang disiapkan Yusril lewat gugatannya tersebut. Dia mempertanyakan mengapa Yusril baru memasukkan materi judicial review jelang Pemilu Legislatif 2014 digelar. "Itu menjadi pertanyaan besar," katanya.

Di tempat yang sama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, menyoroti tentang kerugian yang akan diderita oleh rakyat dan peserta pemilu jika gugatan Yusril tersebut dikabulkan.  [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya