Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di provinsi tersebut selama 14 hari, yaitu 15-28 Januari 2014. Dengan adanya status tanggap darurat ini, Pemprov Sulut dapat mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, baik logistik, peralatan, sumberdaya manusia, dan penyelamatan.
Namun menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan, meski Pemprov Sulut telah mengerahkan segala kemampuan untuk memulihkan situasi bencana, upaya tersebut dirasa masih sangat kurang.
"Bahkan, bantuan yang dikirimkan pemerintah pusat melalui BNPB belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan korban bencana saat ini," terang Bara dalam rilisnya, Senin (20/1).
Bencana di kota Mando ini merupakan yang terparah, sebanyak 40 titik bencana dari 9 kecamatan, 250 rumah hanyut terkena banjir dan longsor, kemudian diikuti Minahasa. Selanjutnya 80 ribu warga di Sulut menjadi korban, dimana 15 ribu warga mengungsi di tempat pengungsian baik di sekolah, rumah, gereja dan kantor. Dan pascabencana banjir ini, aktivitas belajar siswa pun terganggu, karena sekitar 80 sekolah di Kota Manado tak bisa digunakan.
"Setelah mengunjungi 10 lokasi bencana yang tersebar di kota Manado dan Minahasa serta melihat langsung kerusakan yang begitu luar biasa, saya mendesak pemerintah pusat untuk segera mendeklarasikan bencana banjir Manado ini sebagai bencana nasional," tegas Bara Hasibuan.
Bara memaparkan, sangat banyak korban yang belum mendapatkan bantuan ataupun perhatian dari pemerintah. Kebutuhan pokok seperti air bersih, makanan dan pakaian belum maksimal diberikan. Belum lagi penanganan setelah bencana seperti penyemprotan lumpur yang masih sangat dibutuhkan.
"Walaupun banyak pihak yang telah turun tangan memberikan bantuan langsung, namun melihat dampak dan kerusakan yang begitu luar biasa, bantuan-bantuan tersebut belumlah cukup," terangnya. Untuk itu, tambah Bara, keterlibatan penuh dan usaha serius dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
[rus]
