Berita

Rizal Ramli: Pemberantasan Korupsi harus Dimulai dari Istana

MINGGU, 19 JANUARI 2014 | 12:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Banyaknya pejabat di Indonesia saat ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi sungguh memprihatinkan. Pejabat sekarang sangat bertolak belakang dengan keadaan para pendiri negeri ini.

"Pemimpin Indonesia dulu orang terdidik. Mereka masuk penjara baru jadi pemimpin. Sekarang terblik. Jadi pejabat baru masuk penjara. Dan mereka (pejabat korup) sebenarnya bukan pemimpin," tegas peserta Konvensi Capres Rakyat, DR. Rizal Ramli, dalam Debat Publik Capres RI Konvensi Rakyat di gedung Medan International Convention Center (MICC), Medan, (Minggu, 19/1).

Meski begitu, mantan Menko Perekonomian ini menyambut baik langkah-langkah tegas KPK dalam menangkapi koruptor. "Bangsa kita ini sedang diayak, para koruptor mulai diadili. Insya Allah ayakan itu sempurna agar yang tersisa, betul-betul yang terseleksi. Merekalah yang akan jadi pemimpin," imbuhnya.


Rizal Ramli menegaskan, penegakan hukum itu penting dalam negara demokrasi. Karena demokrasi tanpa hukum tidak akan membuahkan kesejahteraan bagi rakyat.

"Itulah yang terjadi setelah reformasi. Rakyat tidak sejahtera. Singapura bukan negara demokrasi tapi hukumnya jalan. Indonesia ada demokrasi tanpa hukum. Itulah yang akan kita ubah," jelasnya.

Mantan Menteri Keuangan ini mengaku bukan sebagai ahli hukum. Dalam bidang tersebut, dia menyadari hanya sebagai penari latar.

"Pemimpin itu nggak perlu ngerti semua masalah. Tapi yang penting visinya apa. Kami ingin hukuman yang sama buat elit dan rakyat. Saya dalam bidang ekonomi banyak pengalaman. Jadi jangan membiasakan diri sok pintar, ngerti semua.  Dalam bidang hukum, saya akan dengar yang ahli.  Tapi (sebagai) presiden ,(saya akan) yang mengambil keputusan," tegasnya.

Namun, dia mengingatkan, di atas hukum formal, ada etika. Seorang presiden tidak semestinya menunggu keputusan pengadilan baru mengambil tindakan terhadap para anak buah yang diduga tersangkut korupsi. "Tidak boleh lagi harus menunggu keputusan tetap baru dipecat. Begitu ada indikasi, harus diambil tindakan," imbuhnya.

Selain itu, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari pusat-pusat kekuasaan. Karena, dia mengibaratkan, ikan itu busuk karena dimulai dari kepala, bukan dari ekor. "Korupsi harus dibersihkan dimulai dari Istana dan pusat-pusat kekuasaan," tekan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan ini.

Terakhir, Rizal menyoroti masalah masalah birokrasi. Dia siap untuk mengurangi anggaran yang tidak perlu kalau menjadi Presiden. "Sewaktu menjadi menteri, saya hanya ditemani satu asisten, tidak bawa rombongan banyak. Jadi ada pengurangan biaya perjalanan. (Pejabat) di bawah akan ikut. Jadi berikan contoh apa adanya, nggak neko-neko dan sebagainya," tandasnya.[zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya