Berita

ilustrasi

Prof. Sofjan S. Siregar: Hanya Koruptor yang Menolak Hukuman Mati

MINGGU, 19 JANUARI 2014 | 11:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi. Pertama upaya pencegahan atau preventif, yang dilakukan sejak mulai dini melalui pendikan di dalam sebuah keluarga.

Hal itu disampaikan peserta Konvensi Capres Rakyat, Prof. Sofjan Saury Siregar, dalam Debat Publik Capres RI Konvensi Rakyat di gedung Medan Internation Convention Center (MICC), Medan, (Minggu, 19/1).

Kedua, menurutnya merombak, bahkan membubarkan lembaga negara yang selama ini tumpang tindih dan tidak koheren antara satu dengan lainnya. Misalnya dia mencontohkan, keberadaan Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Daerah atau Bawasda. "Bawasda itu hanya membikin beban negara. Karena tidak mungkin mengawasi bupati," tegasnya.


Langkah ketiga kuratif. Yaitu tindakan setelah terjadi korupsi. Dalam hal ini diperlukan mahkamah anti korupsi. Menurutnya, putusan pengadilan tindak pidana korupsi harus bersifat final. Karena itu, tidak perlu ada lagi upaya banding atau kasasi sebagai upaya untuk menurunkan vonis.

Bahkan, Rektor Islamic University of Europe Rotterdam, Belanda ini sepakat diberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Dia yakin, rakyat mendukung vonis berat tersebut. "Hanya koruptor yang tidak setuju dengan hukuman mati," tegasnya seraya menambahkan, bahwa sudah banyak negara yang menyelenggarakan hukuman mati.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan, syarat untuk menjadi pemimpin itu harus berintegritas, jujur, bisa jadi panutan, mengatakan apa yang diperbuat dan memperbuat apa yang dikatakan. "Kalau saya jadi presiden, saya akan memperbuat apa yang saya katakan dan mengatakan apa yang saya perbuat," tegasnya. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya