Negara Zalim kalau Menghukum Melebihi Kesalahan Seseorang

Penegakan hukum di Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada bidang hukum pidana, terutama terkait pemberantasan korupsi. Sementara bidang hukum lain, terkesan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan peserta Konvensi Capres Rakyat, Isran Noor, dalam Debat Publik Capres RI Konvensi Rakyat di gedung Medan Internation Convention Center (MICC), Medan, (Minggu, 19/1).

Dia juga miris melihat praktik pemberantasan korupsi di negara ini. Dalam pandangannya, ada kesenangan ketika ada orang yang menderita karena ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Karena itu, dia menegaskan, diperlukan kepastian hukum.

"Kami seluruh bupati sepakat kepastian hukum dilaksanakan. Tapi harus profesional dan proporsional," jelas Bupati Kutai Timur yang juga Ketua Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia ini.  

Melihat maraknya tindak pidana korupsi, dia melihat itu sebagai indikasi kegalan dalam penegakan hukum. "Dan bahkan ada indikasi pembiaran terhadap pelanggaran hukum," ungkapnya.

Selain itu dia mengingatkan, penegakan hukum jangan dimaksudkan untuk mengukum. Tapi harus bermaksud menengakkan keadilan. "Jangan menghukum  berdasar opini masyakat. Dan kalau menghukum yang tidak sesuai dengan kesalahan, berarti negara zalim," tegasnya. [zul]