Dobrak Sistem Oligarki, Rizal Ramli Berharap MK Kabulkan Uji Materi UU Pilpres

RMOL. Uji materi UU Pilpres yang diajukan pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi terus mendapat dukungan dari tokoh-tokoh independen. Langkah mantan Menteri Hukum HAM itu dinilai tepat untuk mendobrak sistem oligarki yang demikian akut dalam perpolitikan di Tanah Air.

"Politik oligarki itu pasti merugikan rakyat. Karena sesama mereka saling atur. Jadi harus ada terobosan agar sistem oligopoli ini diganti menjadi lebih kompetitif," jelas calon presiden Konvensi Rakyat DR. Rizal Ramli dalam obrolan santai dengan wartawan di Warkop Jurnalis, Medan, petang ini (18/1).

Semestinya memang tidak perlu ada syarat pengajuan calon presiden didukung partai yang memiliki 25 persen kursi di DPR atau mempunyai 20 persen suara nasional. Karena tidak ada persyaratan seperti itu tertuang dalam UUD 1945.

"Nggak perlu partai besar. Cukup partai yang lolos ke DPR bisa mengajukan calon. Jadi akan membuka lebih banyak calon. Itu lebih bagus untuk Indonesia. Rakyat bisa memilih mana yang terbagus," ungkap mantan Menko Perekonomian ini.

Dia pun menepis kekuatiran sementara kalangan bahwa pemerintah tidak kuat kalau disokong partai kecil. Menurutnya, kekuatiran itu mengada-ada. Di beberapa negara, justru partai kecil yang banyak memerintah karena sangat memungkinkan bisa merangkul partai lain dengan cara diikat berdasarkan program. Sementara partai besar, cenderung arogan, tidak mau bekerja sama.

"Lagi pula, contoh sekarang didukung lebih dari 60 persen (pada Pemilu 2009) dan mayoritas partai, tapi nggak kuat. Di Filipina Fidel Ramos hanya didukung 30 persen. Dia berhasil dalam sejarah Filipina," imbuh Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan ini.

Karena itu, dia mendukung dan berharap uji materi yang diajukan Yusril dikabulkan MK. "Terobosan ini kemungkinan bisa berhasil. Yusril cukup kompeten. Ini bisa merubah politik Indonesia," tegasnya.

Bahkan, bila Yusril mengusulkan Pemilu serentak, lebih jauh Rizal menilai, pelaksanaan Pemilihan Presiden lebih dahulu digelar dari Pemilihan Legislatif. "Yang lazim, Pilpres dulu baru Pileg. Biasanya orang yang menang di Pilpres, partainya akan didukung, dipilih. Jadi terbentuk pemerintahan yang kuat," demikian RR1. zul