Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Wahidin Halim-Irna Narulita, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2011.
Gugatan yang ditolak melalui putusan MK Nomor: 114/PHPU.D-IX/2011 kembali diungkit. Alasannya, bahkan Ketua MK saat itu, Mahfud MD, diduga bermain agar pasangan Ratu Atut-Rano Karno melenggang menjadi pemimpin Banten.
Dalam keterangan pers yang diterima sesaat lalu (Jumat, 17/1), Ahmad Jazuli Abdillah, jurubicara WH-Irna, membeberkan tiga alasan soal dugaan Mahfud MD ikut cawe-cawe dalam menangani sengketa Pilkada itu.
"Pertama, lengkapnya materi gugatan, baik saksi maupun bukti-bukti pelanggaran yang faktual yang dihadirkan penggugat. Tapi tidak satupun yang dikabulkan oleh Hakim MK. Bahkan, salah satu hakim MK saat itu, Hamdan Zoelva, menyatakan pengakuan dalam pembacaan putusannya bahwa benar-benar telah terjadi kecurangan dalam bentuk politik uang yang dilakukan oleh pasangan Ratu Atut-Rano Karno, bahkan indikasi korupsi yang harus ditindaklanjuti ke penegak hukum," bebernya.
Kedua, masyarakat sangat mafhum kedekatan Mahfud MD dengan Akil Mochtar saat sama-sama menjadi hakim MK. Bahkan saat Mahfud MD menjadi Ketua MK, menunjuk Akil Mochtar sebagai Juru Bicara MK.
Ketiga, sehari sebelum putusan sengketa Pilkada Banten dibacakan, kuat dugaan Mahfud MD bertemu Ratu Atut, yang saat itu kemenangannya sedang digugat oleh dua pasangan lainnya. Pertemuan keduanya sekitar Senin malam, 21 November 2011. Saat itu, jelas Jazuli, keduanya sama-sama menyaksikan final sepak bola piala AFC di Stadion Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi ditengarai sedang mengusut penanganan sengketa Pilkada Banten, yang saat itu diikuti tiga pasangan. Yaitu, pasangan Ratu Atut-Rano Karno, Wahidin Halim-Irna Narulita, dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki.
Wahid Halim dan Jazuli Juwaini sudah diperiksa KPK kemarin. Sementara Ratu Atut saat ini mendekam di penjara karena tersangkut kasus suap sengketa Pilkada Lebak.
[zul]
