Ada saja cara politisi untuk mendulang suara di Pemilu 2014 nanti.
Politisi dari Partai Demokrat ini misalnya, mengusulkan ribuan warga yang menempati lahan di kawasan pembangunan SMK 3 Depok agar diberi KTP. Dengan begitu, mereka tidak dianggap warga liar. Menurut dia, langkah ini lebih persuasif ketimbang dilakukan pengusiran.
"Jangan dulu (pengusiran), lebih baik dimusyawarahkan. Saya pikir kalau dengan memperbolehkan mereka (menjadi warga Depok), saya optimis warga di sana mau (pindah) karena mereka juga pasti mendukung kalau soal pembangunan sekolah," ujar anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Demokrat, Edi Sitorus kepada wartawan, Kamis (9/1).
Usulan tersebut pun tak serta merta disetujui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Depok, Mulyanto. Menurut dia, siapa saja berhak menjadi warga Kota Depok asal dengan catatan yang jelas.
"Itu (pindah domisili) hak masyarakat. Yang terpenting asal-usulnya jelas. Pindahan dari mana, asalnya dari mana. Kalau semisal dia teroris gimana? Siapa yang mau tangggung jawab?," tantang Mulyanto.
Secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Muttaqien juga tak sependapat dengan usulan Edi. Menurut dia, tak semestinya warga yang menempati lahan liar diakomodir oleh Pemkot.
"Lihat di DKI (Jakarta), mereka langsung diusir. Pemkot (Depok) saja yang belum bertindak. Jangan diakomodir lah, saya saja pindah ke Depok, mau bangun rumah ya beli tanahnya," tegasnya.
Muttaqien meminta pemkot segera bertindak terhadap warga yang menduduki lahan negara.
"Buat apa pake dibuatkan KTP segala. Jelas melanggar aturan. Pemkot punya otoritas karena itu lahan mereka," pungkasnya.
Untuk diketahui hingga saat ini SMKN 3 belum memiliki gedung sekolah sendiri. Sejak pertama kali didirikan tahun 2012, pihak sekolah menumpang pada SMK Budi Bakti di kawasan Jalan Adhi Karya Pedati Poncol, Kecamatan Sukmajaya. Sementara
jumlah siswanya sudah terbilang banyak. Untuk di kelas X saja, ada 240 siswa dan kelas XI terdapat 107 siswa dengan total sembilan rombongan belajar (rombel).
Pembangunan SMKN 3 sebenarnya pernah dilakukan disdik. Lokasinya di kawasan di Jalan Petumbak, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Hanya terjadi permasalahan di tengah proses pembangunan. Kontraktor yang menggarap sekolah, yaitu CV Bunda Kasih tak bisa melanjutkan pembangunan lantaran salah satu oknum CV, Biher Sitorus melakukan penipuan. Biher kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Depok. Adapun alokasi anggaran yang disediakan ketika itu sebesar Rp 1,164 miliar.
[wid]
