Berita

Ikhsan Modjo/net

Lagi, Demokrat Minta Kenaikan Harga Gas Elpiji Dibatalkan

SABTU, 04 JANUARI 2014 | 23:02 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Demokrat kembali menyampaikan penolakannya atas kebijakan sepihak PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga gas elpiji tabung 12 Kg.

Karena itu, partai penguasa ini meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk segera mengevaluasi dan membatalkan keputusan kenaikan harga elpiji 12 Kg tersebut.

Pasalnya, kebijakan itu akan memberatkan biaya hidup masyarakat banyak.


"Kenaikan harga gas elpiji ini juga akan mengakibatkan dampak berantai berupa inflasi yang berpotensi menambah tekanan inflasi, dus jumlah orang miskin," tegas Jubir DPP Partai Demokrat M. Ikhsan Modjo (Sabtu, 4/1).

Disparitas harga elpiji 12 Kg dan elpiji bersubsidi 3 Kg ini akan semakin meningkat akibat kebijakan kenaikan ini, yang ujungnya kelangkaan dan ketidakterjangkauan harga kedua jenis elpiji ini oleh masyarakat.

Tak hanya itu, kenaikan harga tersebut akan membuat semakin banyak kecurangan dan upaya melakukan kecurangan dalam distribusi elpiji di masyarakat.

"Ada pun terkait dengan keluhan biaya produksi oleh Pertamina, bagi Partai Demokrat masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki efisiensi baik dalam distribusi maupun produksi gas yang bisa menekan biaya produksi gas elpiji," tegasnya.

PT Pertamina (Persero) mulai 1 Januari 2014, menaikkan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per Kg. Di kalangan distributor beberapa daerah harga elpiji 12 Kg mencapai Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu dari harga semula Rp 80 ribu. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Gus Lilur Ungkap Pencatutan Nama Prabowo di Muktamar NU, Duit Ratusan Miliar Diduga Mengalir

Minggu, 27 September 2026 | 22:06

DIM RUU Ketenagakerjaan Membengkak

Minggu, 27 September 2026 | 20:53

Semarak Diwali Mulai Terasa di Jakarta Lewat Diwali Bazaar 2026

Minggu, 27 September 2026 | 20:30

Syarat Capres Didukung Minimal Dua Fraksi Bisa Mengunci Suara Rakyat

Minggu, 27 September 2026 | 19:52

Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Hidup Sesuai Kemampuan

Minggu, 27 September 2026 | 19:31

Di Malaysia, Utusan MUI Sampaikan Pesan Kemerdekaan untuk Palestina

Minggu, 27 September 2026 | 19:17

DPD Geram, Buku Memburu Muhammad Diduga Lecehkan Agama Islam

Minggu, 27 September 2026 | 18:50

Setelah Viral, Dishub Sidak Tarif Valet di Jaksel

Minggu, 27 September 2026 | 18:31

Mantan Bendahara PPP Habil Marati Wafat

Minggu, 27 September 2026 | 18:17

Dugaan Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan di Kamp Tindouf Mencuat

Minggu, 27 September 2026 | 17:41

Selengkapnya