Kinerja Pemprov Jawa Barat (Jabar) di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) dinilai kurang maksimal selama tahun 2013.
Hal itu terkemuka dalam refleksi akhir tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jabar terhadap penilaian kinerja gubernur dan pemprov Jabar.
Sekretaris PDIP Jabar Gatot Tjahyono mengatakan, gubernur dan pemprov Jabar kurang serius membangun wilayahnya pada tahun 2013. Hal ini terlihat dari berbagai sarana publik yang masih dalam kondisi rusak dan tidak mengalami perubahan.
Selain itu, imbuh Gatot, pengangguran semakin meluas, termasuk kemiskinan yang bertambah seiring dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi regional.
"Memang terkait ekonomi ini terkait situasi nasional. Namun kita pun bisa melihat pertumbuhan ekonomi regional Jabar yang tidak meningkat, dan ini berkaitan dengan kinerja gubernur dan jajaranya," ujar Gatot di Bandung, kamis (26/12).
Gatot mengatakan, dalam catatan akhir tahun ini, PDIP juga menilai jika program pembangunan pedesaan di Jabar tidak bergerak. Program desa peradaban hanya menjadi jualan politik. Selain itu, bantuan PAUD, pendidikan, dan kesehatan belum memenuhi kebutuhan masyarakat bawah yang membutuhkan.
"BUMD juga hanya digunakan untuk kelompok sendiri seperti kasus Bank Jabar yang kasusnya di Kejaksaan Agung, PT Jasa Sarana yang semula fokus untuk program strategis berubah sebagai
cash cow dan belum memberikan hasil yang memadai," ujar Gatot.
Kemudian, lanjut Gatot, program pengembangan kawasan industri, perkebunan dan pertanian, serta perikanan terlihat jalan di tempat. "Kami kira perlu dibuat program ketahanan pangan yang lebih komprehensif menyentuh kepentingan rakyat," jelas Gatot.
Selain itu, sambung Gatot, Janji-janji pemilu gubernur beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan semakin tercecer akibat gubernur lagi asik berpikir jadi Capres.
"RJPMD pun sebagai acuan rencana pembangunan perlu dicermati agar lebih terukur melalui program yang implementasinya mudah dilaksanakan instansi," kata Gatot.
Sementara untuk saran kepada gubernur, imbuh Gatot, PDIP mengharapkan program bansos dan aspirasi yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat agar distop. "Kami juga meminta agar pelaksanaan bansos provinsi sesuai alur mekanisme anggaran yang lebih transparan," tandasnya.
[rus]
