Berita

martimus amin/net

Tunjuk Pengacara, SBY Disebut Ketakutan

JUMAT, 20 DESEMBER 2013 | 11:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Keputusan Presiden SBY menunjuk tim pengacara dipertanyakan. Sikap Ketua Dewan DPP Pembina Partai Demokrat itu dinilai sebagai bentuk ketakutan pasca lengser dari kekuasaan.

"Apakah sikap yang ditunjukkan SBY merupakan ekspreksi ketakutan pasca kekuasaannya. Sepertinya ia sangat mengkuatirkan diri dan keluarga diseret ke pengadilan, sebagaimana menimpa para diktator belahan dunia," ujar pengamat hukum dari The Indonesia Reform, Martimus Amin, dalam keterangannya (Jumat, 20/12).

"Kami tegaskan bahwa SBY tidak perlu ketakutan. Sudah selaiknya setiap orang menerima konskuensi dari buah perbuatannya," sambung Martimus.


Menurutnya, jika merasa sebagai pemimpin amanah, pasti nama SBY akan dikenang rakyat. Namun selama ia menempuh kebijakan dan mengelola pemerintahan tidak benar, tentu ia harus mempertanggungjawabkan baik di pengadilan dunia dan akhirat. Sebab, setiap insan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan di mata Allah SWT.

"Kembalikan ke semua kepada penilaian publik atas prestasi kerja yang dicapai selama kepemimpinannya, maupun pembuktian hukum apakah ia dan keluarga melakukan atau tidak penyimpangan kekuasaan. Mudah bukan. Jadi tidak perlu ada dirisaukan. Hadapi saja diri dan keluarga pada hukum jika merasa bersih," tandasnya.

Sebelumnya, Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha menjelaskan, pembentukan tim kuasa hukum Presiden merupakan hal wajar, tak perlu dipermasalahkan. "Di negara lain pun Presiden menunjuk seorang lawyer sebagai pengacara keluarga. Jadi, di sini nggak ada yang unussual (luar biasa). Itu lazim,” kata Julian.

Julian menambahkan, penunjukan pengacara keluarga hanya untuk menepis fitnah terhadap keluarga. “Agar tak berkembang fitnah yang sifatnya tak berdasarkan fakta dan kebenaran. Karena banyak yang sekarang terjadi berdasarkan gosip, tak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tak bicara nama,” tuturnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya