Berita

Nusantara

Ahok Keluhkan Jumlah Jatah Proyek Pemerintah Pusat

RABU, 18 DESEMBER 2013 | 13:58 WIB | LAPORAN:

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengeluhkan jumlah anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 sebesar Rp 15,8 triliun yang diterima Pemprov dari pemerintah pusat.

Menurut Ahok, terlalu sedikit jumlah jatahnya dan tak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok di ibukota, utamanya kemacetan. Sebab, problema Jakarta semakin menjadi dengan adanya kebijakan mobil murah dari pusat yang mulai diberlakukan pada 2014 mendatang.

"Padahal Jakarta itu kan tambah macet gara-gara kebijakan mobil murah. Mana lagi mobil murah dikasih subsidi bahan bakar minyak (BBM). Belum lagi masalah banjir, jalan rusak dan berlubang. Saya kira anggaran Rp 15,8 triliun untuk DKI terlalu kecil," keluhnya kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).


Kendati demikian, ia mengimbau agar satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) DKI yang diberi amanah menerima jatah anggaran tersebut tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab penuh.  Pasalnya, pelaksanaan DIPA di daerah berpengaruh pada kinerja dan pelaporan ke Kementerian/ Lembaga Negara. Ahok berharap tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang dananya bersumber dari APBD DKI dengan DIPA yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.[wid] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya