Banteng di DPR Tuding Pemerintah Tak Siap Laksanakan BPJS

PDI Perjuangan menuding pemerintah tak siap melaksanakan
program Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tenggat waktunya 1 Januari 2014. Kondisi ini jika tak segera disikapi sangat beresiko terhadap nyawa dan keselamatan masyarakat.

Begitu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Dolfie OFP kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/12).

Memasuki sembilan hari kerja sebelum 1 Januari itu, Dolfie berpendapat, persiapan pemerintah menyongsong BPJS masih amburadul. Dari segi regulasi, misalnya, pemerintah seharusnya mengeluarkan 12 Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan BPJS Kesehatan. Namun ironisnya, hingga saat ini  satupun belum selesai.

Memasuki sembilan hari kerja sebelum 1 Januari itu, Dolfie berpendapat, persiapan pemerintah menyongsong BPJS masih amburadul. Dari segi regulasi, misalnya, pemerintah seharusnya mengeluarkan 12 Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan BPJS Kesehatan. Namun ironisnya, hingga saat ini  satupun belum selesai.

Belum lagi mempersoalkan masyarakat penerima iuran bantuan yang belum ditetapkan, kemudian prosedur integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan, termasuk soal kelembagaan serta operasional BPJS Kesehatan.

Faktor lain adalah kesiapan infrastruktur kesehatan yang juga harus disediakan Pemerintah demi melaksanakan BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, hingga  saat ini, dengan memakai rasio 1:1000 penduduk, masih kekurangan 122 ribu tempat tidur, 3.700 tenaga dokter, 9.500 perawat, dan 5.400 bidan.

"Plus tak ada upaya pemerintah memenuhi itu semua, atau setidaknya berusaha mengurangi kelemahan itu. Sementara dana Kemenkes untuk BPJS relatif tetap tiap tahun," papar Dolfie.

Ia pun mempertanyakan upaya pemerintah dalam menghadapi persoalan itu. Sebab, Fraksi PDI Perjuangan di DPR juga tidak persis sejauh mana kesiapan pemerintahan melaksanakan BPJS nanti.

"Saat BPJS dilaksanakan saat kami reses. Maka kami harapkan pemerintah segera menyelesaikan dalam sembilan hari, minimal untuk peraturan," desak Dolfie yang juga anggota Komisi XI DPR.[wid]