Berita

Loyalis Anas Kecam Pemecatan Ketua DPC Demokrat Blitar

SELASA, 17 DESEMBER 2013 | 13:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Loyalis Anas Urbaningrum mengecam pemecatan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Blitar, Heru Sunaryanta.

"Yang mestinya dipecat itu Ruhut yang tidak cerdas, tidak santun dan bersikap rasis. Atau Bupati Rembang yang juga Ketua DPC Rembang yang sudah jadi tersangka kasus korupsi sejak lama," ujar loyalis Anas, Tri Dianto  (Selasa, 17/12).

Kemarin, Ketua DPC Kota Blitar, Heru Sunaryanta, mengaku dipecat dengan alasan yang tidak ia ketahui. Namun, dia menduga pemecatanya itu karena dirinya aktif di Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), besutan Anas.


Menurut Tri Dianto, kader-kader yang terkait kasus tapi malah didiamkan menunjukkan pakta integritas ternyata hanya kebohongan SBY karena tidak pernah diterapkan.

"Pakta integritas hanya untuk menjebak Anas saja, karena SBY tidak suka Anas. Makin jelas setelah hasil sadapan Australia dibuka. Ternyata SBY memang menyiapkan anaknya. Makanya Anas digusur dengan pinjam tangan KPK," ungkapnya.

Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap ini menuding SBY memang kejam. Buktinya, Ketua DPC Partai Demokrat Blitar digusur, setelah sebelumnya Anas mengalami hal serupa.

"Partai dikuasai keluarganya. Hasilnya sekarang Demokrat makin terpuruk. Kalau SBY konsisten, bukan Ketua DPC Blitar yang dipecat. Malah SBY yang harusnya mundur karena terbukti Demokrat dipimpin dia makin terpuruk. Mestinya SBY malu sama Anas dan kader-kader Demokrat," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya