Berita

ani yudhoyono/net

Kalau Tidak Berpengaruh, Ngapain Ibu Ani Disadap?

SENIN, 16 DESEMBER 2013 | 11:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gurubesar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk percaya pemberitaan The Weekly Australian yang berberjudul: Why did Australia's spy agencies listen in on the Indonesian first lady? (Mengapa Badan Intelijen Australia Menyadap Ibu Negara Indonesia) edisi Sabtu, 14 Desember 2013.

Apalagi bukan hanya pihak Australia saja yang menyadap, tapi juga negara lain seperti Amerika Serikat.

"Kalau semua intelijen dunia merasa perlu menyadap Ibu Ani, pasti pertimbangannya Ibu Ani masuk wilayah suaminya. Kalau nggak gitu, ngapain disadap. Saya percaya itu. Tapikan Istana sudah membantah ," jelas Prof. Hamdi Muluk kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 16/12).


Meski begitu, menurut Prof. Hamdi, sadap-menyadap itu hal biasa dalam hubungan antaranegara. "Australia juga kan mengatakan, 'Kamu (Indonesia) boleh mematai-matai  kami asal tidak ketahuan. Kalau ketahuan, ya paling minta maaf," jelas Hamdi Muluk sambil tertawa kecil.

The Weekly Australian mengutip bocoran Wikileaks tentang alasan penyadapan terhadap Ibu Ani Yudhoyono dari informasi sejumlah badan intelijen di Australia. Bocoran Wikileaks berupa kabel diplomatik yang dikirim Kedutaan Besar AS di Jakarta 17 Oktober 2007 untuk para diplomat Amerika di Canberra, Australia, dan CIA.

Ibu Ani, di bocoran itu dijuluki “cabinet one” sebagai bukti pengaruh yang kuat terhadap Presiden SBY. Peran Ibu Ani sebagai gatekeeper, memberi pandangan dan persepektif atas kebijakan. Para diplomat juga dikabarkan penasaran dan menilai Keluarga Presiden memiliki ambisi tinggi terhadap anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.

Orang dekat SBY, TB Silalahi menilai berita itu mengada-ada dan sama sekali tidak benar apalagi akurat. Menurutnya, The Australian hanya mencari alasan pemaaf kenapa Australia menyadap pemimpin Indonesia dalam hal ini khususnya Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono. Harusnya mereka mengakui saja dan tidak berkelit atas penyadapan itu untuk hubungan yang lebih baik di masa depan.

"Data yang dipakai adalah data dari Wikileaks yaitu 17 oktober 2007 yang juga tidak benar. Jadi sumbernya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wartawan Australia sendiri pernah mengakui tidak mempunyai data ataupun copy dari sumber asli Wikileaks yang dimaksud, berarti itu rekayasa saja. Dan jikapun itu yang dipakai sebagai alasan, kenapa baru menyadap Ibu Ani tahun 2009, setelah menunggu 2 tahun. Dari sini aja logikanya sudah tidak benar," jelas TB Silalahi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya