Berita

ilustrasi

Bisnis

Pemerintah Targetkan 2014, Semua Pengusaha Sawit Bersertifikat ISPO

JUMAT, 13 DESEMBER 2013 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengapresiasi pengusaha kelapa sawit Indonesia yang sangat responsif terhadap penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Tak mengherankan apabila produk sawit saat ini menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan kelapa sawit yang mendaftarkan kebunnya ke lembaga sertifikasi untuk dilakukan penilaian. “Pemerintah mewajibkan akhir tahun 2014 semua perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mendapatkan sertifikat ISPO dan saya lihat minat perusahaan cukup tinggi,” kata Rusman, kemarin.

Masalahnya, lanjut Rusman, minat perusahaan yang cukup tinggi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lembaga sertifikasi yang telah ditunjuk Komisi ISPO. Jadi kalau target tidak tercapai, harus ada perbaikan sistem di pemerintahan.


Seperti diketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 semua perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah menerapkan ISPO paling lambat 31 Desember 2014. Saat ini jumlah lembaga sertifikasi ISPO yang telah diakui dan diterbitkan sertifikatnya oleh Komisi ISPO ada tujuh perusahaan.

Menyikapi itu Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) agar segera memperbaiki persoalan syarat ISPO. Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit bisa mendapatkan sertifikat ISPO.

Namun demikian, para pengusaha kelapa sawit mengaku senang karena saat ini pemerintah telah menyadari betapa strategisnya industri kelapa sawit karena telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

“Kami senang pemerintah sadar akan peran industri kelapa sawit di tengah kondisi perekomian yang sedang mengalami defisit sekarangi. Meskipun ekspor kelapa sawit besar, Indonesia masih defisit. Tetapi tanpa kelapa sawit,  defisit akan semakin besar,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, bukan hanya Gapki saja yang mendapat penghargaan. Asosiasi lain seperti kakao, kopi, karet juga mendapat penghargaan. Demikian juga asosiasi petani kelapa sawit, kopi, kakao dan karet.

“Dengan penghargaan ini pemerintah sadar perkebunan punya peranan penting. Dari semua komoditas itu, kelapa sawitlah yang paling dominan dan memegang peranan utama karena devisa terbesar berasal dari kelapa sawit,” jelasnya.

Menurut Joko, karena besarnya impor migas mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia selalu defisit. Saat ini defisit mencapai 6 miliar dolar AS. Padahal, devisa kelapa sawit mencapai 15 miliar dolar AS.

Karena itu, Joko minta  pemerintah tidak berhenti hanya sampai memberi penghargaan. Setelah itu, komoditas perkebunan harus didorong dan dikembangkan. “Juga harus dibela terhadap hambatan perdagangan dan tuduhan-tuduhan tidak mendasar dari dunia internasional. Pemerintah harus membela penghasil devisa ini,” tegasnya.

Salah satu anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, Tbk yakni PT Kimia Tirta Utama mendapat sertifikat ISPO. Perusahaan yang terletak di Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Bengkalis, Riau ini dinilai telah menerapkan prinsip perkebunan sawit berkelanjutan.

Menurut Joko, dengan mendapat sertifikat ISPO, sudah pasti perkebunan sawit itu dikelola secara sustainable dan itu tidak bisa diperdebatkan lagi.

“Kalau ada pihak yang menyatakan bahwa pemegang ISPO tidaksustainable pasti ada kepentingan lain. Sudah pasti ada maksud terselubung untuk menghambat pasar minyak kelapa sawit kita,” katanya. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya