Berita

foto: net

Bisnis

Peneliti: Indonesia di Bawah Kontrol Kartel Tambang Internasional

SELASA, 10 DESEMBER 2013 | 07:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Langkah pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor mineral mentah ternyata bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi diduga kuat datang dari permintaan kartel tambang asing.

Hal ini terlihat dari melonjaknya harga komoditi mineral secara signifikan yang berarti cadangan mineral di pasaran dunia mengalami penurunan dan dikuasai hanya oleh segelintir kelompok petambang level internasional.

"Pelarangan ekspor sendiri membuat kelompok ini mendapatkan keuntungan berlipat yaitu membunuh pesaing potensial, petambang mineral Indonesia dan membuat harga komoditi mereka terjual dengan keuntungan berlipat karena pasar dunia hanya diisi oleh komoditi milik mereka," kata  peneliti Indonesia Economic Development Studies (IEDS), Musyafaur Rahman, dalam kiriman rilis, Selasa pagi (10/12).


Menurut dia, kepentingan kartel tambang internasional tidak akan terganggu mengingat sumber tambang mereka tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Mematikan suplai dari Indonesia jelas akan memberi mereka peluang untuk lebih lama lagi mengumpulkan kapital.

Sementara dengan ketiadaan infrastruktur dan keengganan negara untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, pembangunan smelter menjadi barang mahal dan menggerus kapital para petambang mineral nasional.

"Semangat UU Minerba yang ingin agar sumber daya alam di tanah air dapat mensejahterakan rakyat dijadikan cover oleh pemerintah untuk mengambil untung dari kartel internasional. Hal ini sangat berbahaya mengingat Pemilu 2014 sudah di depan mata," ujarnya.

Pertemuan intensif yang dilakukan pemerintah dengan berbagai petambang internasional diduga menjadi alasan utama adanya kebijakan yang secara ekonomi saat ini akan berimplikasi pada semakin terpuruknya nilai tukar rupiah. Ujung-ujungnya, akan memberi peluang bagi kartel internasional masuk dan menentukan hasil pemilu 2014 lewat janji investasi. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya