Berita

foto: net

Bisnis

Peneliti: Indonesia di Bawah Kontrol Kartel Tambang Internasional

SELASA, 10 DESEMBER 2013 | 07:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Langkah pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor mineral mentah ternyata bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi diduga kuat datang dari permintaan kartel tambang asing.

Hal ini terlihat dari melonjaknya harga komoditi mineral secara signifikan yang berarti cadangan mineral di pasaran dunia mengalami penurunan dan dikuasai hanya oleh segelintir kelompok petambang level internasional.

"Pelarangan ekspor sendiri membuat kelompok ini mendapatkan keuntungan berlipat yaitu membunuh pesaing potensial, petambang mineral Indonesia dan membuat harga komoditi mereka terjual dengan keuntungan berlipat karena pasar dunia hanya diisi oleh komoditi milik mereka," kata  peneliti Indonesia Economic Development Studies (IEDS), Musyafaur Rahman, dalam kiriman rilis, Selasa pagi (10/12).


Menurut dia, kepentingan kartel tambang internasional tidak akan terganggu mengingat sumber tambang mereka tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Mematikan suplai dari Indonesia jelas akan memberi mereka peluang untuk lebih lama lagi mengumpulkan kapital.

Sementara dengan ketiadaan infrastruktur dan keengganan negara untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, pembangunan smelter menjadi barang mahal dan menggerus kapital para petambang mineral nasional.

"Semangat UU Minerba yang ingin agar sumber daya alam di tanah air dapat mensejahterakan rakyat dijadikan cover oleh pemerintah untuk mengambil untung dari kartel internasional. Hal ini sangat berbahaya mengingat Pemilu 2014 sudah di depan mata," ujarnya.

Pertemuan intensif yang dilakukan pemerintah dengan berbagai petambang internasional diduga menjadi alasan utama adanya kebijakan yang secara ekonomi saat ini akan berimplikasi pada semakin terpuruknya nilai tukar rupiah. Ujung-ujungnya, akan memberi peluang bagi kartel internasional masuk dan menentukan hasil pemilu 2014 lewat janji investasi. [ald]

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya