Berita

jenderal sutarman/net

Hukum

Terkait Hambalang, Komisi III Harus Panggil Sutarman

MINGGU, 08 DESEMBER 2013 | 08:22 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi III DPR harus segera memanggil Kapolri Jenderal Sutarman untuk mengklarifikasi adanya tudingan, Sutarman ikut mengamankan proyek megakorupsi Hambalang.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, klarifikasi itu diperlukan agar dalam tugas-tugasnya sebagai Kapolri yang berjanji akan melakukan pemberantasan korupsi, tidak tersandera kasus megakorupsi Hambalang.

Tersiar, nama Sutarman muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus korupsi proyek Hambalang oleh saksi Sylvia Sholeha atau yang akrab dipanggil Bu Pur.


Jelas Neta, tudingan keterlibatan tersebut perlu diperjelas. Untuk itu Komisi III perlu mengklarifikasi ke KPK, apakah BAP Bu Pur itu asli atau palsu. Jika palsu tentu menjadi tugas Polri untuk mengusutnya dan mengungkap siapa yang memalsukannya.

"Tapi, jika BAP itu asli tentunya KPK harus segera memeriksa Sutarman," ujar Neta dalam rilisnya, Minggu (8/12).

Selanjutnya, kata Neta, untuk memastikan apa sesungguhnya yang terjadi, KPK harus memeriksa semua pihak yang terkait, termasuk Bu Pur. Dan Komisi III bertanggung jawab mengawal kasus ini secara tuntas, sebab Komisi III lah yang melakukan fit and proper test dan menyetujui pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai Kapolri. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya